Aksi demo yang terjadi belakangan ini, yang awalnya dipicu oleh tunjangan rumah dinas DPR, kemudian berbelok setelah tragedi meninggalnya Mas Afan Kurniawan, menunjukkan adanya “tumpangan” isu-isu yang lebih besar.
“Ini adalah hasil dari akumulasi 10 tahun praktik kekuasaan Jokowi,” ucap Refly Harun.
Merujuk pada tumpukan ketidakadilan, peristiwa di Rempang kata dia, pengambilan hak-hak rakyat tanah, masalah ijazah palsu, masalah korupsi di mana-mana, partai politik dilumpuhkan, dikriminalkan, ulama-ulama.
Melihat situasi ini, para pengamat mengusulkan dua jalur penyelesaian, jalur konstitusional atau jalur ekstrakonstitusional.
Namun, jalur konstitusional dianggap sulit karena memerlukan konsolidasi politik yang kuat, sementara partai politik dianggap “tidak benar-benar punya cita-cita untuk membangun peradaban yang lebih baik untuk Indonesia dan cenderung mementingkan keuntungan sendiri.”
Oleh karena itu, muncul gagasan tentang “sekretariat bersama,” sebagai wadah konsolidasi tokoh-tokoh nasional dan civil society.
“Saatnya kekuatan di luar kekuasaan berkumpul, boleh dong silaturahmi, menghentikan anarkisme, untuk menghentikan saling prasangka,” kata Faizal Assegaf.
Diharapkan, sekber ini dapat menjadi motor penggerak perubahan dengan “mengundang semua komponen society, tokoh-tokoh untuk bersama-sama mengerjakan isu ini.”
Sebagai penutup, ditekankan pentingnya “memisahkan antara rezim 10 tahun dengan rezim yang baru ini.”
Baca Juga: Apa Isi Desakan PBB untuk Pemerintahan Prabowo dan Gibran?
Jika tidak, luka dan masalah rezim lalu akan terus menumpuk, menghambat kemajuan bangsa.
“Negeri ini baru aman kalau seandainya clear dulu pemisahan antara rezim 10 tahun dengan rezim yang baru ini,” ujar Refly Harun.
Dengan eskalasi yang diperkirakan akan terus meningkat, harapan disematkan pada Presiden Prabowo untuk “segera sadar dan mengambil langkah tegas,” ucap Roy Suryo.
Langkah lain, menurut Refly Harun, adalah dengan “mengadili Jokowi dan makzulkan Gibran,” sebagai simbol tidak membiarkan kesalahan dan kebrutalan masa lalu, serta menyelamatkan bangsa dari pemimpin yang tidak memiliki kapasitas.
Sekretariat Bersama diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi bagi semua pihak untuk bersama-sama menemukan solusi atas krisis yang melanda bangsa.
Reporter: Safelia Putri
