MRT Klaim Tak Tahu Soal Kenaikan Tarif Sewa Kios Plaza 2 Blok M

Suara.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menegaskan pihaknya tidak mengetahui adanya kenaikan tarif sewa kios Plaza 2 Blok M.

Ia menyebut kebijakan tersebut sepenuhnya dibuat oleh Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema).

"Yang itu kita tidak tahu. Karena kami tidak diberitahu," kata Tuhiyat kepada wartawan, Kamis (4/8/2025).

Tuhiyat memastikan, selama ini tarif sewa kios tetap sesuai aturan dengan batas bawah Rp 600 ribu dan batas atas Rp 1,5 juta per bulan.

"Ini tiba-tiba karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus merespons bantahan dari Penasihat Kopema, Mumu Mujtahid, yang menegaskan tarif sewa kios bukan ditentukan koperasi, melainkan bagian dari kebijakan baru PT MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan.

“Kalau pertanyaannya, bener nggak sih naik sewanya? Ya, bener. Terus siapa yang naikin? Ya, tentu ada. Yang naikin siapa? MRT,” kata Mumu saat ditemui wartawan di Plaza 2 Blok M, Rabu (3/9/2025).

Menurut Mumu, Kopema hanya menjalankan mandat dari MRT untuk mengelola kios-kios tersebut.

Perjanjian resmi antara MRT dan Kopema baru ditandatangani sekitar 10 hari lalu.

“MRT ada kerjasama dengan Kopema. Jadi, ada kerjasama itu dalam hal untuk pengelolaan. Artinya, Kopema ini dapat mandat dari MRT. Dan sudah ditandatangani. Sudah ada perjanjiannya,” jelasnya.

Mumu memaparkan, sebelum adanya perjanjian baru, pedagang dikenakan iuran kebersihan dan keamanan (IKK) sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Namun, setelah perubahan skema, pedagang yang menyewakan kiosnya bisa dikenakan tarif Rp 1,5 juta per bulan, ditambah biaya jaminan dan service charge.

“Mereka ada dua kios, dan dua bulan. Dan mereka pergi ke luar itu dalam kondisi mereka belum bayar. Padahal sewa itu sudah dibayar oleh koperasi. Karena MRT mewajibkan koperasi untuk membayar sewanya,” ucap Mumu.

Ia juga membantah klaim sebagian pedagang yang menyebut tarif sewa bisa mencapai Rp 15 juta untuk satu kios. Menurutnya, tudingan itu mengada-ada.

“Jangan bilang, oh 1 kios sampai Rp 25 juta, nggak masuk akal lah. Kita bunuh diri lah,” tegasnya.

Mumu mengungkapkan, Kopema sudah menalangi pembayaran ke MRT sebesar Rp 259 juta.

Namun, ia heran karena pedagang yang menunggak justru diizinkan MRT untuk meninggalkan kios tanpa melunasi kewajibannya.

“Kenapa ngotot ketua koperasi untuk menahan mereka keluar? Karena mereka sudah dibayarin. Sudah ditalangin oleh koperasi tadi Rp 259 juta,” ungkapnya.

Ia menilai kebijakan MRT tersebut justru membuat Kopema seolah berhadapan langsung dengan para pedagang.

“Malah kesannya kami dipojokkan oleh MRT. Teman-teman dari wali kota juga mungkin datangnya, MRT versi mereka. Kan nggak boleh begitu juga,” katanya.

Lebih jauh, Mumu juga menyinggung dasar hukum keberadaan kios Plaza 2 Blok M.

Menurutnya, sejak Perda Nomor 8 Tahun 1992, setiap pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan 20 persen lahan untuk usaha kecil.

“Tempat ini adalah lokasi yang menjadi kewajiban pengelola mal untuk menyediakan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Mumu menambahkan, Kopema masih membuka ruang negosiasi dengan pedagang.

Namun, ia menyayangkan ada pihak yang memilih merusak kios dan membuat pernyataan provokatif ketimbang menyelesaikan masalah lewat dialog.

“Komplain kemahalan kan bisa negosiasi. Sebelum itu diumumkan, kooperasi sudah mengundang untuk mereka ketemu ngobrol. Membahas dengan pengelolaan yang baru ini kayak apa ke depan yuk. Nggak pernah merespon,” pungkasnya.