- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan merombak kabinetnya
- Analis politik menilai reshuffle ini merupakan langkah strategis
- Perombakan ini didasari oleh tiga faktor kuat
Suara.com - Usai dilanda gelombang demonstrasi, beredar kabar kencang bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Tak tanggung-tanggung, informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebut pengumuman akan dilakukan paling cepat pada Senin (8/9/2025) sore.
Sejumlah nama besar disebut-sebut bakal terdepak dari posisinya. Salah satu yang paling santer terdengar adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Selain Budi Arie, tiga menteri lain juga dikabarkan masuk dalam daftar "tendang", menandakan adanya evaluasi besar-besaran dari Presiden Prabowo.
Informasi yang dihimpun menyebut setidaknya ada empat menteri yang akan diganti presiden.
- Menko Polhukam: Budi Gunawan
- Menpora: Dito Ariotedjo
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI): Abdul Kadir Karding
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Meskipun nama pengganti masih menjadi teka-teki, beredar rumor bahwa posisi strategis Menko Polhukam akan dirangkap oleh Sjafrie Sjamsuddin, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Langkah ini, jika benar terjadi, diyakini sebagai upaya untuk meredam gejolak publik yang semakin meluas.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah reshuffle di tengah situasi politik yang memanas adalah strategi jitu.
Menurutnya, perombakan ini akan mengirim pesan kuat bahwa Presiden Prabowo serius mendengar dan merespons aspirasi rakyat yang menuntut perbaikan.
Agung melihat tiga alasan utama yang menjadi landasan bagi Prabowo untuk "mengocok ulang" kabinetnya, teknokratis, yuridis, dan politis, semuanya telah terpenuhi. Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang sudah berjalan hampir setahun menjadi momentum yang pas untuk evaluasi kinerja.
”Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif,” tuturnya.
Dari sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK menjadi pintu masuk yang tak terelakkan.
Posisi wamen yang kosong harus segera diisi, mengingat tumpukan masalah di sektor ketenagakerjaan, termasuk ancaman PHK massal yang menjadi salah satu isu utama para demonstran.
Sementara dari kacamata politis, Agung menyoroti manuver PDI-P yang semakin mesra dengan pemerintah. Meski menyatakan diri sebagai penyeimbang, partai banteng itu kini lebih sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo.
Kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa hari lalu menjadi sinyal kuat kedekatan tersebut, yang bisa jadi membuka pintu bagi kader PDI-P untuk masuk ke dalam kabinet.
TERPOPULER
