Suara.com - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus tuntas pada tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras mengingat waktu yang tersisa untuk mencapai target tersebut semakin sempit.
"Seperti yang menjadi amanat Bapak Presiden, kita harus terus bekerja keras untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kita mulai dengan cepat dan sungguh-sungguh," ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (8/9/2025).
Sebagai landasan hukum, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga strategi utama untuk mencapai target tersebut. Yakni, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan.
Ia menekankan bahwa pendekatan pemerintah kali ini bukan lagi sekadar bantuan sosial (bansos) semata, melainkan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mendorong masyarakat agar mandiri secara ekonomi, bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah.
"Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengaplikasikan strategi pemberdayaan masyarakat," pinta Cak Imin.
Di sisi lain, Cak Imin menuturkan bahwa data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta untuk konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menjalankan setiap kebijakan.
"Tentu dinamika data ini terus berkembang. Saya minta kepada seluruh Kepala Daerah terus berkoordinasi dengan BPS, dengan kami juga, agar kita terus memperbarui dinamika perkembangan data sehingga tepat sasaran dalam melaksanakan seluruh program-program kita," jelasnya.
Baca Juga: Baru Dilantik Prabowo, Kekayaan Menteri P2MI Mukhtarudin Capai Rp 17,9 Miliar
