Digaji Fantastis, Kinerja DPRD Kabupaten Bogor Dipertanyakan: Tak Terdengar dan Tak Terlihat?

Suara.com - Sebuah pertanyaan fundamental tentang akuntabilitas publik mengemuka di Kabupaten Bogor, Jawa Barat apakah kinerja para wakil rakyat sepadan dengan gaji fantastis yang mereka terima setiap bulan?

Ketika puluhan juta rupiah mengalir ke kantong pribadi legislator Bogor, kinerja mereka justru dinilai sunyi senyap dalam merespons masalah krusial yang mendera warga.

Sorotan tajam ini datang dari Pengamat Politik, Yusfitriadi, yang mengkritik keras minimnya kontribusi nyata dari para anggota dewan.

Ia menilai ada ketimpangan besar antara pendapatan yang diterima dengan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

"Sampai saat ini, saya belum melihat progress kinerja DPRD Kabupaten Bogor yang progressif dan konstruktif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor," ujar Yusfitriadi secara blak-blakan, Selasa (9/9/2025).

Pernyataan ini menjadi lebih menusuk ketika disandingkan dengan rincian pendapatan mereka yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023.

Berdasarkan Perbup tersebut, publik kini tahu harga yang harus dibayar untuk para legislatornya setiap bulan. Angka ini bukan sekadar gaji, melainkan akumulasi berbagai tunjangan yang nilainya membuat publik mengelus dada.

• Ketua DPRD: Menerima hingga Rp 91.510.000,- per bulan.
• Wakil Ketua DPRD: Menerima hingga Rp 86.756.250,- per bulan.
• Anggota DPRD: Menerima hingga **Rp 74.706.750,- per bulan.

Angka ini didominasi oleh tunjangan fasilitas pribadi yang mewah, seperti Tunjangan Perumahan yang mencapai Rp 44,5 juta, bahkan disebut mengalami kenaikan 100% dari tahun sebelumnya.

Ditambah lagi Tunjangan Transportasi Rp 17,4 juta dan Tunjangan Komunikasi Rp 14,7 juta setiap bulannya.

Dengan biaya sebesar ini, ekspektasi publik terhadap kinerja mereka tentu sangat tinggi. Namun, realitasnya justru sebaliknya.

Menurut Yusfitriadi, kinerja DPRD Kabupaten Bogor "tidak terdengar oleh telinga dan tidak terlihat oleh mata" dalam merespons isu-isu strategis. Alih-alih menjadi solusi, mereka justru terkesan abai terhadap tumpukan masalah yang ada di depan mata.

Berikut adalah daftar "pekerjaan rumah" yang seharusnya menjadi fokus utama DPRD, namun terabaikan:

• Kemiskinan Ekstrem: Sebanyak 446,8 ribu jiwa (7,05%) penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.
• Pengangguran Massal: Angka pengangguran yang mengkhawatirkan mencapai 2,86 juta orang.
• Pendidikan Terancam: Sebanyak 59 ribu anak terancam masa depannya karena putus sekolah.
• Infrastruktur Buruk: "Masih terlihat bangunan sekolah yang sangat tidak layak di beberapa tempat, infrasturktur akses jalan raya yang masih rusak," papar Yusfitriadi.
• Ancaman Ekonomi: "Badai PHK menghantui para pekerja dan banyak lagi masalah-masalah yang memprihatinkan," tambahnya.

Lantas, kemana suara para legislator saat isu-isu ini mengemuka? Di mana fungsi pengawasan anggaran mereka ketika fasilitas publik seperti sekolah dan jalan raya dibiarkan rusak?

Tunjangan puluhan juta yang mereka terima setiap bulan seharusnya menjadi bahan bakar untuk bekerja lebih keras, bukan justru menjadi alasan untuk berdiam diri.

Kritik ini adalah panggilan keras bagi akuntabilitas. Publik berhak menagih setiap rupiah yang dikeluarkan untuk menggaji wakil mereka dengan hasil kerja yang nyata dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mengisi daftar hadir dan menikmati fasilitas mewah.