Infografis
- Kesenjangan Sosial yang Sangat Jelas
- Prioritas Anggaran yang Salah
- Kualitas Perwakilan Rakyat yang Patut Dipertanyakan
Suara.com - Di saat puluhan ribu anak di Kabupaten Bogor terancam masa depannya karena putus sekolah dan belajar di bangunan reyot, para wakil rakyatnya justru menikmati kemewahan dari tunjangan bulanan yang nilainya nyaris mencapai Rp100 juta.
Sebuah potret kontras yang menyakitkan antara kehidupan para pejabat Kabupaten Bogor dengan penderitaan warga yang mereka wakili.
Kesenjangan ini menjadi sorotan tajam dari Pengamat Politik, Yusfitriadi, yang membongkar data tunjangan fantastis anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023.
Aturan ini menjadi karpet merah bagi para legislator untuk menerima pendapatan jauh di atas penderitaan rakyatnya.
Berdasarkan data yang diungkap, angka-angka yang diterima para wakil rakyat setiap bulannya sungguh mencengangkan.
Yusfitriadi merinci bahwa pendapatan tersebut bukan hanya gaji pokok, melainkan tumpukan tunjangan dengan berbagai nama.
"Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023, ada banyak item tunjangan yang diterima oleh Wakil Rakyat Kabupaten Bogor, baik yang bersifat rutin, incidental maupun kondisional," kata Yusfitriadi, Selasa (9/9/2025).
Berikut adalah rincian pendapatan bulanan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor:
- Ketua DPRD: Mencapai Rp 91.510.000,-
- Wakil Ketua DPRD: Mencapai Rp 86.756.250,-
- Anggota DPRD: Mencapai Rp 74.706.750,-
Yang lebih ironis, komponen terbesar dari pendapatan tersebut adalah untuk fasilitas pribadi yang nilainya luar biasa.
"Tunjangan terbesar ada pada Tunjangan Perumahan Rp 38.500.000, hingga 44.500.000. bahkan kenaikan tunjangan perumahan tersebut kenaikannya mencapai 100 persen dari tahun sebelumnya," jelas Yusfitriadi.
Baca Juga: Sekolah Rusak, Siswa SDN Tegal Benteng Bogor Belajar di Halaman Rumah Warga
Selain itu, ada pula Tunjangan Transportasi sebesar Rp 17.400.000,- dan Tunjangan Komunikasi sebesar Rp 14.700.000,- per anggota setiap bulannya.
Angka-angka ini seolah menjadi tembok tebal yang memisahkan mereka dari realitas pahit warganya.
Kemewahan yang dinikmati para anggota dewan berbanding terbalik 180 derajat dengan kondisi sosial di Bumi Tegar Beriman.
Saat para wakil rakyat tidur nyenyak di rumah yang dibiayai puluhan juta, ratusan ribu warganya berjuang melawan kemiskinan.
"Berdasarkan data BPS tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten bogor masih sangat besar mencapai jumlah 446,8 ribu jiwa atau 7,05 % dari jumlah penduduk," ungkap Yusfitriadi.
Tak hanya itu, masa depan generasi penerus pun tampak suram. Kesulitan ekonomi memaksa puluhan ribu anak meninggalkan bangku sekolah, sementara mereka yang bertahan harus belajar di fasilitas yang tidak layak.
"Masyarakat Kabupaten Bogor dihadapkan pada sulitnya mencari pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran mencapai 2,86 juta orang. Belum lagi ancaman masa depan kwalitas generasi, karena jumlah anak putus sekolah yang masih sangat besar hingga menyentuh angka 59 ribu anak," jelasnya.
Kritik Yusfitriadi semakin tajam ketika menyoroti bahwa tunjangan fantastis itu sama sekali tidak mewakili kondisi nyata di lapangan. Prioritas anggaran seolah lebih mementingkan kesejahteraan segelintir pejabat daripada kebutuhan mendesak jutaan rakyatnya.
"Masih terlihat bangunan sekolah yang sangat tidak layak di beberapa tempat, infrasturktur akses jalan raya yang masih rusak, badai PHK menghantui para pekerja dan banyak lagi masalah-masalah yang memprihatinkan," tegasnya.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
