- Sri Mulyani pantas dicopot lantaran dianggap gagal membuat kebijakan pajak yang berkeadilan.
- Pengganti Sri Mulyani yakni Purbaya Yudhi Sadewa memiliki lima pekerjaan rumah (PR) yang sangat mendesak.
- Tugas pertama dan terpenting bagi Menteri Keuangan yang baru adalah merombak kebijakan pajak yang selama ini dinilai tidak adil.
Suara.com - Keputusan pergantian Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan disambut positif oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga riset independen ini menilai, Sri Mulyani pantas dicopot lantaran dianggap gagal membuat kebijakan pajak yang berkeadilan, mengelola belanja secara hati-hati, dan mengendalikan utang yang kian membengkak.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menegaskan, pengganti Sri Mulyani yakni Purbaya Yudhi Sadewa memiliki lima pekerjaan rumah (PR) yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Tugas pertama dan terpenting bagi Menteri Keuangan yang baru adalah merombak kebijakan pajak yang selama ini dinilai tidak adil.
"CELIOS mendesak agar pemerintah menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan, sebagai upaya meringankan beban masyarakat menengah dan bawah," kata Bhima, Senin (8/9/2025).
Sebaliknya, pajak harus menyasar sektor ekstraktif, seperti pajak produksi batu bara, dan pajak anomali keuntungan (windfall profit tax). Tak kalah krusial, CELIOS mendorong pemberlakuan pajak kekayaan 2% bagi orang super kaya untuk menekan ketimpangan.
CELIOS juga menyoroti perlunya efisiensi anggaran yang transparan dan tidak mengganggu pelayanan publik dasar. Mereka mendesak agar restrukturisasi utang segera dilakukan untuk menekan beban bunga, serta mendorong skema debt swap for energy transition dan debt swap for nature. Bahkan, pembatalan utang yang merugikan harus dipertimbangkan.
Selain itu, CELIOS meminta agar Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN segera dicopot, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghindari konflik kepentingan.
Terakhir, seluruh belanja perpajakan, seperti stimulus dan insentif fiskal yang merugikan keuangan negara, harus dievaluasi secara menyeluruh. Audit mendalam perlu dilakukan pada perusahaan yang menerima tax holiday dan tax allowances untuk memastikan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Tujuannya agar insentif fiskal tidak lagi memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM.
