Suara.com - Belum genap sehari menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan kontroversialnya yang menyebut gerakan tuntutan 17+8 sebagai suara sebagian kecil rakyat. Permintaan maaf ini disampaikan pada Selasa (9/9/2025), sehari setelah ia dilantik dan mengeluarkan pernyataan perdananya yang langsung menuai kritik tajam.
Kontroversi ini bermula saat Purbaya, yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, menanggapi gelombang tuntutan 17+8 dari masyarakat pada Senin (8/9/2025). Ia memberikan jawaban yang dinilai meremehkan gerakan tersebut.
"Tapi pada dasarnya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang ya," ujar Purbaya kepada wartawan.
Ia juga menawarkan solusi dengan janji menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen, yang menurutnya akan membuat para demonstran sibuk mencari kerja dan berhenti berdemo. "Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis," katanya saat itu.
Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Menyusul kritik tajam dari publik, Purbaya meluruskan pernyataannya setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," tutur Purbaya, Selasa (9/9/2025).
Ia pun secara lugas meminta maaf atas perkataannya.
"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya.
Purbaya mengaku terkejut dengan derasnya kritik publik, namun menganggapnya sebagai bagian dari proses edukasi.
"Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Kalau saya salah, saya perbaiki," katanya.
Ia menekankan bahwa tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi agar semua masyarakat, bukan hanya para pendemo, bisa lebih mudah mencari pekerjaan dan sejahtera bersama.
TERPOPULER
