Meskipun demikian, ia percaya bahwa Prabowo akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut.
Hendri Satrio juga mengapresiasi langkah reshuffle yang dilakukan Prabowo sebagai upaya konsolidasi internal tanpa menyalahkan menteri-menterinya secara terbuka.
Pada diskusi tersebut, juga membahas pergantian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) juga menjadi topik hangat.
Hendri Satrio menyebut, dua kemungkinan alasan, yaitu karena Menko Polhukam yang lama sedang dalam masa pemulihan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang mengaitkan pergantian tersebut dengan insiden kerusuhan.
“Wajar kalau masyarakat memikir ke arah sana,” ujarnya.
Wakil Presiden juga tak luput dari kritik terkait komunikasi politiknya.
Hendri Satrio menyoroti pernyataan Wakil Presiden di Deli Serdang yang seolah mengkritik pemerintahannya sendiri.
“Negara harus hadir jangan hanya mengurus pengusaha bermodal besar," ucapnya.
Hendri Satrio menyarankan agar Wakil Presiden memperbaiki komunikasi politiknya dan para pembantu presiden harus bisa mendampingi presiden dengan lebih baik.
Baca Juga: Gali Lubang Baru! Minta Maaf Soal 'Agen CIA', Anak Menkeu Kini Sebut 'Ternak Mulyono'
Kemudian, tuntutan masyarakat yang dikenal dengan "17+8" juga dibahas dalam diskusi tersebut.
Hendri Satrio menilai bahwa DPR telah merespons tuntutan ini, namun lembaga lain belum.
Ia mendorong agar tuntutan-tuntutan ini, khususnya yang bersifat jangka pendek, segera dieksekusi.
Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pemicu kerusuhan juga disinggung.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai respons pemerintah daerah terhadap isu ini pasca-kerusuhan.
Hendri Satrio menekankan tantangan bagi kepala daerah yang kurang kreatif dalam menghadapi pemotongan transfer pusat ke daerah sebesar 250 triliun rupiah di tahun 2026.
