- Menteri Keuangan baru, Purbaya, dinilai perlu memperbaiki komunikasi publik karena ucapannya berpengaruh besar terhadap pasar dan ekonomi.
- Presiden Prabowo diapresiasi atas gaya komunikasinya menghadapi kerusuhan, meski dinilai masih ada inkonsistensi dalam tindak lanjut
- Hendri Satrio menekankan pentingnya komunikasi politik yang efektif dari seluruh pejabat serta eksekusi cepat atas tuntutan masyarakat
Suara.com - Pelantikan Menteri Keuangan yang baru telah memicu berbagai sorotan, terutama terkait gaya komunikasi politiknya.
Pengamat komunikasi politik terkemuka, Hendri Satrio, menyoroti sejumlah aspek krusial dalam diskusi terbarunya.
Pada video yang diunggah akun YouTube Bambang Widjojanto, berdiskusi dengan Hendri Satrio mengenai isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia.
Pada video tersebut Hendri Satrio mengungkapkan penilaiannya bahwa Menteri Keuangan yang baru, Purbaya, masih perlu memperbaiki komunikasi publiknya, terutama mengingat posisinya yang sangat berpengaruh terhadap pasar dan ekonomi.
“Seharusnya Menteri Keuangan tidak terlalu banyak bicara," ujar Hendri Satrio.
Ia membandingkan gaya Purbaya dengan mantan Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro, yang dinilai lebih irit bicara namun banyak bekerja.
Purbaya, yang baru menjabat, telah melontarkan sejumlah janji ambisius seperti menaikkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menyehatkan fiskal, dan memperbaiki pasar.
“Janji-janji ini dicatat oleh investor dan pelaku pasar. Jika tidak terpenuhi, bisa berbahaya,” tambah Hendri Satrio.
Ia juga menyoroti reaksi pasar yang cenderung negatif terhadap pernyataan-pernyataan Purbaya yang terkesan menggampangkan masalah ekonomi.
Hendri Satrio menambahkan bahwa gaya Purbaya yang 'apa adanya' sudah terlihat sejak ia menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Diskusi juga menyoroti kemampuan komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam mengendalikan kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hendri Satrio mengapresiasi cara Prabowo menghadapi massa sendirian, tanpa didampingi jajaran menteri atau pejabat terkait lainnya.
“Saat kerusuhan itu, Pak Prabowo terlihat sendirian menghadapi massa, menghadapi rakyat” katanya.
Ia juga memuji penggunaan frasa "Tolong percaya pemerintahan saya" sebagai bentuk kerendahan hati Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Namun, Hendri Satrio juga menggarisbawahi beberapa inkonsistensi, seperti pernyataan Prabowo yang akan menginvestigasi tindakan eksesif aparat tapi kemudian menjenguk dan menaikkan pangkat korban.
Meskipun demikian, ia percaya bahwa Prabowo akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut.
Hendri Satrio juga mengapresiasi langkah reshuffle yang dilakukan Prabowo sebagai upaya konsolidasi internal tanpa menyalahkan menteri-menterinya secara terbuka.
Pada diskusi tersebut, juga membahas pergantian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) juga menjadi topik hangat.
Hendri Satrio menyebut, dua kemungkinan alasan, yaitu karena Menko Polhukam yang lama sedang dalam masa pemulihan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang mengaitkan pergantian tersebut dengan insiden kerusuhan.
“Wajar kalau masyarakat memikir ke arah sana,” ujarnya.
Wakil Presiden juga tak luput dari kritik terkait komunikasi politiknya.
Hendri Satrio menyoroti pernyataan Wakil Presiden di Deli Serdang yang seolah mengkritik pemerintahannya sendiri.
“Negara harus hadir jangan hanya mengurus pengusaha bermodal besar," ucapnya.
Hendri Satrio menyarankan agar Wakil Presiden memperbaiki komunikasi politiknya dan para pembantu presiden harus bisa mendampingi presiden dengan lebih baik.
Kemudian, tuntutan masyarakat yang dikenal dengan "17+8" juga dibahas dalam diskusi tersebut.
Hendri Satrio menilai bahwa DPR telah merespons tuntutan ini, namun lembaga lain belum.
Ia mendorong agar tuntutan-tuntutan ini, khususnya yang bersifat jangka pendek, segera dieksekusi.
Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pemicu kerusuhan juga disinggung.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai respons pemerintah daerah terhadap isu ini pasca-kerusuhan.
Hendri Satrio menekankan tantangan bagi kepala daerah yang kurang kreatif dalam menghadapi pemotongan transfer pusat ke daerah sebesar 250 triliun rupiah di tahun 2026.
“Jika fiskal kurang, pilihannya hanya utang atau naikin pajak,” jelasnya, namun ia mengingatkan bahwa rakyat sedang marah jika pajak dinaikkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Terkait penangkapan pasca-kerusuhan, Hendri Satrio menegaskan pentingnya aparat kepolisian untuk memilah mana pelaku kerusuhan yang melanggar hukum dan mana yang hanya menyampaikan pendapat secara damai.
Ia juga mendukung agar dalang provokator di balik kerusuhan segera diungkap.
Lanjutnya, gaya komunikasi Gibran Rakabuming Raka juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Hendri Satrio menyoroti insiden Gibran yang tidak mengenakan pakaian putih saat peringatan Maulid Nabi, berbeda dengan para pejabat lain termasuk Presiden Prabowo.
Hendri Satrio menduga ada dua kemungkinan, Gibran tidak membaca detail undangan atau ada kesengajaan agar dress code tidak dicantumkan.
Namun, ia memuji kepercayaan diri Gibran dalam menghadapi situasi tersebut.
Secara keseluruhan, Hendri Satrio menekankan pentingnya komunikasi politik yang efektif dan transparan dari para pejabat.
Ia berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan dan kesabaran kepada pemerintahan Prabowo, namun juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan golongan kelas menengah yang berpotensi menjadi "agen perubahan" jika merasa diabaikan.
Hendri Satrio juga memberikan usulan agar jabatan-jabatan kosong di kementerian segera diisi atau dirampingkan jika memang tidak diperlukan.
Ia mengakhiri diskusinya dengan menegaskan pentingnya menjaga kewarasan di tengah dinamika politik yang terjadi.
Reporter: Safelia Putri
TERPOPULER
