Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong penelusuran lebih jauh terkait motif anak-anak yang ikut dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Ia menegaskan, assessment (penilaian) mendalam sangat penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan menentukan langkah perlindungan yang tepat.
"Hasil assessment akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pendampingan psikososial serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang," kata Arifah saat berkunjung ke Kota Cirebon, Rabu (10/9/2025).
Kasus di Cirebon ini, menurut Arifah, harus menjadi alarm bagi keluarga dan sekolah. Ia juga kembali mengingatkan bahwa pelibatan anak dalam aksi demonstrasi yang mengarah pada kekerasan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi mereka dari eksploitasi politik dan kekerasan.
Kapolresta: Sanksi Bersifat Edukatif
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, memastikan bahwa penanganan hukum terhadap anak-anak tersebut akan dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan hukuman semata. Tujuannya adalah agar mereka menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan.
"Kami tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 363 [KUHP], dengan tetap memperhatikan usia mereka yang sudah di atas 15 tahun," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menyoroti adanya pergeseran karakter akibat dampak globalisasi. Menurutnya, keterlibatan anak dalam aksi anarkis sangat kontras dengan karakter masyarakat Cirebon yang dikenal religius.
"Ada pengaruh dari guru, orang tua, hingga pergaulan yang membentuk anak-anak ini. Maka, penyuluhan bagi keluarga terkait masa perkembangan anak menjadi sangat penting," katanya.
Baca Juga: Menteri PPPA Jenguk 13 Anak Demonstran di Cirebon, Tegaskan Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
