REGIONAL:
- Gerakan 17+8 mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap demokrasi
- Diskusi ISI menyoroti potensi gerakan sosial sebagai penyelamat atau tanda kemunduran demokrasi
- Perlu refleksi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki arah politik Indonesia
Suara.com - Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) menggelar forum diskusi bertajuk "Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Makna Politik dan Dampak Sosial".
Diskusi ini menyoroti fenomena gerakan sosial yang sedang berkembang pesat, tentang arah demokrasi Indonesia.
Arie Sujito, Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) periode 2023-2027, menyampaikan bahwa eskalasi informasi dan gerakan sosial yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap realitas yang ada.
"Ini adalah endapan kekecewaan atas realitas," tegas Arie.
Ia mengajak para praktisi, akademisi, dan pegiat demokrasi untuk bersama-sama mencermati fenomena ini.
"Apakah ini adalah lonceng penanda demokrasi kita makin terpuruk atau ini penyelamatan demokrasi?" tanya Arie.
Arie Sujito menyoroti cara kerja para aktivis yang dinilainya menarik.
Mereka, kata Arie, menciptakan target-target konkret sebagai pendorong gerakan sosial dan agenda politik agar tidak terkesan abstrak.
![Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/24/95047-pengamat-politik-universitas-gadjah-mada-ugm-arie-sujito.jpg)
"Misalnya 17+8 sebagai sebuah kerangka simbolik agar setiap momentum itu punya target," jelasnya.
Ia juga sempat menyinggung isu Papua yang sempat mencuat dan perubahan kabinet yang menarik perhatian publik.
"Yang kita tahu ada empat menteri kemudian yang masih kosong itu. Yang dua masih kosong Menkopolkam sama Menpora," ujar Arie.
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia memang menarik untuk dicermati, lanjut Arie.
Lebih dari dua dekade demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan fluktuasi. Hal ini, menurutnya, mendorong kita untuk berefleksi.
"Jangan-jangan dulu kita terlalu konsentrasi untuk membangun state (negara)," ucapnya.
Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun media konvensional, seperti televisi dan podcast.
"Ada banyak hal yang bisa dilihat di media-media yang menggambarkan beberapa spekulasi mengenai apakah fenomena dita atau fenomena disersi," kata Arie.
"Kita bisa sharing dengan lebih baik agar kita menemukan jalan keluar yang lebih bisa mampu membantu penyelamatan demokrasi dan rakyat untuk perbaikan situasi undang-undang politik," harap Arie.
Ia berharap diskusi ini akan membantu semua pihak untuk lebih jernih dalam menyikapi situasi.
"Terima kasih teman-teman atas nama Ikatan Sosiologi Indonesia. Ini sebagai forum untuk memanage pengetahuan dan mendiskusikan agar demokrasi kita makin bermanfaat," tutup Arie.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
TERPOPULER
