Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu: Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disampaikan kelompok masyarakat sipil kepada pemerintah adalah suara dari segelintir rakyat.

Purbaya, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (8/9/2025), mengatakan ia lebih fokus menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dalam waktu dekat.

“Saya belum belajar itu, tapi sederhananya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan dilansir dari Antara.

Maka dari itu, Purbaya akan menyusun strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen. Dia meyakini, ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi, tuntutan rakyat akan hilang secara otomatis.

“Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo,” tambahnya.

Menkeu Purbaya menyatakan komitmennya untuk menciptakan pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin.

“Kalau dibilang, bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi, kita bergerak ke arah sana,” tuturnya.

Purbaya menjelaskan strateginya mengatasi perlambatan ekonomi, yang dia yakin dalam waktu 2—3 bulan ke depan dapat teratasi. Purbaya menyebut salah satu strateginya terkait pengelolaan uang yang saat ini masih belum optimal.

"Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal, kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir," kata Purbaya.

Purbaya juga berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal telah dijalankan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” janji Purbaya.

Menurutnya, dia lebih akan mengoptimalkan sistem yang sudah ada dan mempercepat mesin yang sudah berjalan. Dia pun yakin tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi menjadi Menkeu, karena percaya diri sudah memiliki pengalaman yang memadai terkait fiskal.

Sebagai contoh, pada saat krisis COVID-19 tahun 2020 dan 2021, Purbaya mengaku berada di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat.

“Bukan dari anggaran saja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu,” ujarnya lagi.

Selain itu, dia juga pernah membantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008, dan ditunjuk menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) pada era Jokowi.

“Jadi kalau dibilang saya tidak punya pengalaman (fiskal), salah besar,” kata dia lagi.

Dia pun mengatakan akan berfokus membuat fiskal memiliki daya dorong yang optimal bagi perekonomian.

Fiskal, kata dia, harus dijaga agar tetap sehat sembari dibelanjakan agar perekonomian tetap berjalan. Purbaya menilai belanja pemerintah dalam dua triwulan terakhir terbilang lambat dan memberikan dampak negatif pada perekonomian.