Said Didu Minta Stop Sanjung Sri Mulyani, Ungkap Borok Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu berpendapat bahwa penghentian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah hal yang tepat.

Said menilai bahwa Sri Mulyani selama ini sudah merekayasa semua sistem keuangan negara, hingga berbuntut hutang yang sangat tinggi.

“Penghentian Sri Mulyani itu menurut saya mengakhiri arogansi kebenaran terhadap Sri Mulyani. Dan kita harus tahu bahwa Sri Mulyani ini Menteri hanya dia Menteri Keuangan sejak Undang-Undang Keuangan Negara 2003,” ujar Said, dikutip dari youtube Hersubeno Point, Rabu (10/9/25).

“Dialah yang merekayasa semua sistem keuangan negara yang terjadi, sehingga terjadi kesalahan yang menyimpang sekarang, dengan hutang yang sangat tinggi, pajak yang sangat tinggi, dan lain-lain,” tambahnya.

Reshuffle ini menurut Said sekaligus menjadi momen menghilangkan mitos bahwa seakan – akan Sri Mulyani adalah kepercayaan dunia Internasioanl.

“ini juga menghilangkan mitos seakan – akan Sri Mulyani ini adalah kepercayaan dunia internasional,” ucapnya.

“Tidak juga, jangan terlalu mengagung – agungkan dia,” imbuhnya.

Menurut Said, hutang luar negeri yang kerap disebut – sebut oleh Sri Mulyani hanya dibesar – besarkan saja, sehingga membuat masyarakat resah.

“Kita tahu, utang luar negeri kita itu tidak banyak, tidak sampai 20%. Jadi tidak masalah sama sekali,” sebut Said.

Said sontak mengungkapkan bahwa Sri Mulyani tidak seharusnya disanjung karena kehebatannya.

Pasalnya menurut Said, Sri Mulyani salah satu orang penyebab kerusakan.

“Hilangkan mitos bahwa dia itu hebat. Bahwa dia penyebab kerusakan itu iya,” ucapnya.

Selama ini menurut Said Didu, Sri Mulyani sudah menyembunyikan semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan, sehingga tertutupi dengan rapi.

“Kita juga harus buka semua bagaimana permainan di dirjen Pajak, di Bea Cukai, harus dibuka semua,” ungkapnya.

“Karena selama ada dia (Sri Mulyani) maka semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan tertutupi. Saya ulangi, sejak 2003 Undang – Undang Keuangan Negara hanya 1 menteri keuangan yang merancang dan melaksanakan itu adalah Sri Mulyani. Dan seakan-akan benar semua,” sambungnya.

Sementara itu soal pengganti Sri Mulyani, yakni Purbaya Yudhi Sadewa, Said berpesan agar Purbaya tidak mengulangi gaya kepemimpinan ala Menkeu sebelumnya.

Said meminta Purbaya agar tidak melanjutkan kebiasaan Sri Mulyani yang diduga kerap melakukan praktik negosiasi anggaran di “bawah meja” dengan DPR.

Pasalnya, menurut Said kebiasaan tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan negara.

“Sri Mulyani sering melakukan itu (negosiasi di bawah meja). Pembahasan anggaran saya paham itu, hentikan semua itu. Kenapa ada kenaikan tunjangan jabatan, kenapa ada kenaikan biaya kunjungan kerja (kunker), macam-macam. Itu adalah permainan di bawah meja,” ujar Said Didu.

Kemudian, Said Didu juga meminta agar Purbaya tidak mengacuhkan peran Bappenas sebagai Lembaga pemikir Pembangunan.

Said menilai bahwa Sri Mulyani selama ini terlalu mendominasi dalam setiap membuat kebijakan keuangan negara dan tidak memberi ruang bagi Bappenas untuk berkontribusi.

“Yang kedua, Pak Purbaya harus mendengarkan juga Bappenas. Jangan mematikan Bappenas sebagai pemikir. Sri Mulyani betul – betul merasa paling berkuasa di negeri ini tentang keuangan negara. Tidak ada orang yang dianggap sama sekali termasuk siapapun,” ungkapnya.

Said Didu berharap besar pada Purbaya yang dinilai cukup bagus berkiprah di bidang ekonomi.

Purbaya dinilai sebagai sosok yang memiliki rekam jejak professional dalam tata Kelola keuangan negara.

Tak hanya itu, Said Didu menitip pesan juga agar Purbaya tidak jumawa ketika mulai menjabat menjadi Menkeu.

“Pak Purbaya saya agak waswas, jangan jumawa, jangan sombong, ajak yang lain berdiskusi karena pasti pada saat kita sudah di atas, itu pasti akan banyak penjilat – penjilat yang mendekat ke Pak Purbaya,” tegasnya.

Kontributor : Kanita