Pemerintah Tolak Tim Investigasi Independen Kasus Kematian Demo, Yusril: Proses Hukum Sudah Jalan

Erick Tanjung, Novian Ardiansyah

Kamis, 11 September 2025 | 18:58 WIB
Pemerintah Tolak Tim Investigasi Independen Kasus Kematian Demo, Yusril: Proses Hukum Sudah Jalan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra [Suara.com/Lorensia Clara]

Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menilai belum ada urgensi untuk membentuk tim investigasi independen guna mengusut kasus kematian Affan Kurniawan dan korban tewas lainnya dalam kericuhan demo akhir Agustus. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses hukum oleh aparat penegak hukum sudah berjalan.

Yusril mengatakan bahwa ia telah melakukan pengecekan langsung ke Polda Metro Jaya dan Polda Sulawesi Selatan. Dari hasil kunjungannya, ia memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang tegas telah diambil terhadap para pelaku.

"Sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Atas dasar itu, Yusril berpandangan bahwa membentuk tim investigasi independen atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) justru akan memakan waktu lebih lama.

"Kalau menuntut TGPF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi... sekarang juga fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil," ujar Yusril.

"Saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang. Lebih cepat bekerjanya... Kecuali, misalnya negara diam tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TGPF," sambungnya.

Wamenko Otto: Keputusan Akhir di Tangan Presiden

Sementara itu, Wakil Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa keputusan akhir untuk membentuk tim investigasi independen berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, itu keputusan Pak Presiden ya, karena memang harus dipertimbangkan apakah perlu dibentuk tim investigasi atau tidak," kata Otto.

Meski demikian, Otto sepakat bahwa Kemenko belum melihat adanya urgensi. Menurutnya, kepolisian telah bekerja dengan baik dalam menindaklanjuti jatuhnya korban dalam kerusuhan tersebut.

"Walaupun sekarang ini kami belum melihat urgensinya karena kepolisian kan telah bekerja dengan baik. Semua tahanan-tahanan, kami telah berkunjung ke Polda, kami melihat bahwa tahanan itu diperlakukan dengan baik," kata Otto.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Yusril Turun Tangan, Minta TNI Dialog dengan Ferry Irwandi, Sebut Pidana Jalan Terakhir

Yusril Turun Tangan, Minta TNI Dialog dengan Ferry Irwandi, Sebut Pidana Jalan Terakhir

News | Kamis, 11 September 2025 | 18:06 WIB

Yusril Sarankan TNI Utamakan Dialog dengan Ferry Irwandi, Ini Tujuannya!

Yusril Sarankan TNI Utamakan Dialog dengan Ferry Irwandi, Ini Tujuannya!

News | Kamis, 11 September 2025 | 17:33 WIB

Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri

Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri

News | Kamis, 11 September 2025 | 17:08 WIB

Terkini

Saya Hanya Pelaksana: Ketua Tim Pemeriksaan BPK Klaim Tak Terima Uang Suap

Saya Hanya Pelaksana: Ketua Tim Pemeriksaan BPK Klaim Tak Terima Uang Suap

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:59 WIB

Dolar Menguat, Menkes Bakal Panggil Industri Farmasi yang Naikkan Harga Obat di Atas Ketentuan

Dolar Menguat, Menkes Bakal Panggil Industri Farmasi yang Naikkan Harga Obat di Atas Ketentuan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:51 WIB

Buru Nama Besar! Kejagung Fokus Bedah 'Nyanyian' Sony Sanjaya di Korupsi MBG

Buru Nama Besar! Kejagung Fokus Bedah 'Nyanyian' Sony Sanjaya di Korupsi MBG

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:42 WIB

Dorong Kesadaran Lingkungan, DPRD DKI Gencarkan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Sumber

Dorong Kesadaran Lingkungan, DPRD DKI Gencarkan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Sumber

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:38 WIB

Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja & Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja & Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:28 WIB

Kenaikan Pertamax Wajib Diiringi Perbaikan Layanan dan Mutu!

Kenaikan Pertamax Wajib Diiringi Perbaikan Layanan dan Mutu!

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:25 WIB

Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh Belum Turun ke Jalan Meski Harga Pertamax Melonjak

Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh Belum Turun ke Jalan Meski Harga Pertamax Melonjak

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:25 WIB

Harga Pertamax Naik, Buruh Khawatir Kuota Pertalite Tak Mampu Menampung Lonjakan Pengguna

Harga Pertamax Naik, Buruh Khawatir Kuota Pertalite Tak Mampu Menampung Lonjakan Pengguna

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:18 WIB

Mendagri Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja 2027

Mendagri Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja 2027

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:10 WIB

Selat Hormuz Memanas: Asuransi Tolak Jamin Kapal RI, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Energi

Selat Hormuz Memanas: Asuransi Tolak Jamin Kapal RI, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Energi

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 17:09 WIB