Infografis
Suara.com - Usai demo Nepal, kini negara tetangga India tersebut mengalami kekosongan kekuasaan setelah 'ditinggal mangkir' oleh Presiden dan Perdana Menteri yang kompak mundur.
Kedua pemimpin dan kepala negara tersebut masing-masing mundur usai masyarakat melancarkan demonstrasi besar-besaran menuntut beberapa poin yang membuat publik resah.
Salah satu keresahan masyarakat timbul setelah pemerintah melakukan pembatasan penggunaan 26 kanal media sosial seperti Facebook, X dan lainnya.
Kebijakan tersebut sangat kontroversial dan membuat masyarakat dibatasi kebebasan mereka sejak 4 September 2025.
Media menggambarkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu pemicu amarah rakyat Nepal yang menyuarakan kegeraman mereka.
Kendati demikian, penyebab demo Nepal tak hanya dipicu oleh satu faktor. Adapun pemicu amarah masyarakat Nepal yakni terbatasnya lapangan kerja, pengangguran, korupsi, kondisi politik tidak stabil, dan kurangnya komitmen pemerintah dalam pembangunan.
Masyarakat akhirnya menuangkan tuntutan mereka agar pemerintah bisa memperbaiki kondisi negara di tengah tingginya korupsi dan carut marut politik.
Berikut beberapa tuntutan masyarakat pada demo Nepal yang buat para pejabat mengundurkan diri.
Rakyat Nepal ingin pemerintah turun
Mengutip beberapa kanal pemberitaan seperti Al Jazeera, NDTV, dan BBC, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
Baca Juga: Fenomena 'NepoKids' Bikin Murka Gen Z Nepal, Ini 5 Fakta Demo Brutal yang Paksa PM Mundur
Al Jazeera melaporkan bahwa poin utama dari tuntutan demo Nepal adalah agar para pejabat mundur dari posisinya karena dinilai tak cakap memimpin negara hingga menimbulkan kekacauan.
Berikut beberapa poin tuntutan yang dirangkum dari beberapa kanal media lokal Nepal dan internasional:
1. Pemerintah harus mencabut larangan media sosial
Masyarakat menilai bahwa langkah pemerintah Nepal telah memblokir sejumlah platform media sosial populer seperti Facebook, X, dan YouTube adalah bentuk pembungkaman pendapat.
2. Adanya pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pemerintah untuk membersihkan tubuh negara dari politik kotor
Demonstran terutama kalangan Generasi Z, sangat marah terhadap korupsi yang merajalela dan gaya hidup mewah para politisi dan keluarga mereka. Diketahui bahwa keluarga pejabat kerap memamerkan kekayaan mereka hingga timbul istilah nepo baby, yakni anak-anak pejabat yang menyalahgunakan privilese mereka.
