KontraS Ingatkan Prabowo: Tim Investigasi Harus Benar-benar Independen, Bukan Sekadar Janji

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS merespons soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk tim investigasi independen terkait peristiwa kerusuhan pada aksi unjuk rasa yang berlangsung selama akhir Agustus lalu.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menekankan jangan sampai pembentukan tim independen itu hanya menjadi omong kosong belaka.

"Yang kami tekankan, pembentukan tim ini jangan cuma hanya menjadi janji omong kosong belaka. Artinya konteks independensi, transparansi dan akuntabilitas itu yang harus menjadi prinsip dalam pembentukan tim gabungan pencari fakta ini," kata Dimas di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Selain itu yang menjadi catatan penting dari Kontras, soal komposisi dari anggota tim investigasi itu.

Dimas menekankan, jangan sampai tim tersebut diisi hanya orang-orang dari lembaga negara.

"Tapi juga oleh sejumlah pakar, profesional maupun warga masyarakat lainnya yang memang bisa menjamin kredibilitas, transparansi serta akuntabilitas dari hasil investigasi yang nanti akan dilakukan," kata Dimas.

KontraS pun berharap nantinya tim independen itu dapat mengungkap berbagai polemik yang terjadi selama aksi yang berlangsung selama 25-31 Agustus.

"Menjadi penting tim gabungan pencari fakta independen ini, bisa mengungkap secara benar, secara utuh dan transparan serta akuntabel gitu ya proses-proses yang terjadi selama rangkaian aksi," kata Dimas.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prabowo disebut setuju dibentuknya tim investigasi independen.

Hal itu diungkap Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, yang menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam dialog terbuka di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa... Presiden menyetujui pembentukan itu," tutur Lukman.