Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan tiga catatan krusial terkait rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan akhir Agustus.
KontraS mendesak tim tersebut nantinya harus fokus mengungkap tiga hal utama: aktor intelektual kerusuhan, pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian, dan pengerahan militer di ranah sipil.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menekankan bahwa tim investigasi harus bekerja untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Berikut adalah tiga tuntutan utama yang disampaikan KontraS pada Jumat (12/9/2025).
Pertama, mengungkap aktor intelektual: tim harus fokus mencari dalang utama atau aktor intelektual yang menunggangi aksi unjuk rasa dan memicu kerusuhan, seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan.
"Ini harus fokus untuk mencari siapa sebenarnya dalang utama," kata Dimas.
Kedua, mengusut pelanggaran prosedur polisi. Tim harus mengusut tuntas pelanggaran prosedur pengamanan oleh kepolisian, mulai dari penggunaan kekerasan berlebihan, penyemprotan gas air mata, hingga penggunaan kendaraan taktis yang menewaskan Affan Kurniawan.
Ketiga, menyelidiki pengerahan militer: tim harus menyelidiki dasar hukum dan alasan pengerahan militer (TNI) dalam penanganan demonstrasi.
"Kenapa itu penting? Karena pertama, militer itu tidak punya tugas pokok dan fungsi utama dalam menjaga ketertiban umum," ujar Dimas.
Ia menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga pertahanan negara dari ancaman luar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan tim investigasi independen ini. Hal tersebut diungkap oleh mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, setelah pertemuan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Presiden di Istana Negara pada Kamis (11/9/2025).
"Salah satu tuntutan masyarakat sipil... adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen... Presiden menyetujui pembentukan itu," tutur Lukman saat itu.
TERPOPULER
