Spill 8 Paket Kebijakan Ekonomi Baru Pemerintah; Dari Magang Digaji UMP Hingga Cicilan Rumah Murah

Chandra Iswinarno | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 15 September 2025 | 16:40 WIB
Spill 8 Paket Kebijakan Ekonomi Baru Pemerintah; Dari Magang Digaji UMP Hingga Cicilan Rumah Murah
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan 8 paket kebijakan ekonomi di Istana Keperesidenan Jakarta, Senin (15/9/2025). [Suara.com/Novian]

Airlangga mengatakan ada penurunan bunga, sebelumnya BI rate plus 5 persen, kini menjadi BI rate plus 3.

"Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4 persen."

"Ini seluruhnya dengan juga relaksasi SLIK dari OJK, nah ini targetnya Rp 150 miliar ditanggung oleh BPJS," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, kemungkinan ada penambahan target untuk tahun depan.

Mengingat program tersebut bisa mendukung program Presiden Prabowo terkait penyediaan 3 juta rumah.

Keenam, padat karya tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Target penerima manfaat 609.465 orang dengan besaran manfaat berupa upah harian untuk proyek September-Desember 2025.

Total anggaran, dari Kementerian PU Rp3,5 triliun dan Kemenhub Rp1,8 triliun.

Ketujuh, percepatan deregulasi PP28 (integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR Digital ke OSS). 

Airlangga menjelaskan percepatan deregulasi PP28, yaitu integrasi sistem kementerian/lembaga, dan juga rencanaan daerah tata ruang dari RDTR ke OSS. 

"Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten/kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan," kata Airlangga.

"Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Biospasial akan menyiapkan dana, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja sehingga kalau ini tidak selesai, maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun," sambung Airlangga.

Kedelapan, program perkotaan (Pilot project DKI Jakarta); peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.

"Kemudian pilot project beberapa program di kota- kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk gig ekonomi, di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam," kata Airlangga.

"Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf," ujar Airlangga.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Momen Menkeu Purbaya Tanggapi Kritik Rocky Gerung: Pidato Anda Menarik Sekali

Momen Menkeu Purbaya Tanggapi Kritik Rocky Gerung: Pidato Anda Menarik Sekali

Bisnis | Senin, 15 September 2025 | 14:52 WIB

Menkeu Purbaya Resmi Guyur Dana Jumbo Rp 200 Triliun ke Perbankan

Menkeu Purbaya Resmi Guyur Dana Jumbo Rp 200 Triliun ke Perbankan

Bisnis | Sabtu, 13 September 2025 | 12:40 WIB

Menkeu Purbaya Janji Hentikan Sisa Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun

Menkeu Purbaya Janji Hentikan Sisa Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun

Bisnis | Sabtu, 13 September 2025 | 00:17 WIB

Terkini

DPR Dorong Anggota TNI Pelaku Teror Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum Pakai KUHAP Baru

DPR Dorong Anggota TNI Pelaku Teror Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum Pakai KUHAP Baru

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:59 WIB

Berhasil Bongkar Identitas Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Polda Metro: Ini Hasil Scientific

Berhasil Bongkar Identitas Pelaku Teror Air Keras Andrie Yunus, Polda Metro: Ini Hasil Scientific

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:54 WIB

Percepat Pencaplokan Tepi Barat Palestina, Cara Licik Israel Manfaatkan Perang di Teluk?

Percepat Pencaplokan Tepi Barat Palestina, Cara Licik Israel Manfaatkan Perang di Teluk?

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:36 WIB

Menaker Melepas Mudik Gratis Pelaku Usaha Warmindo

Menaker Melepas Mudik Gratis Pelaku Usaha Warmindo

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:32 WIB

Kasus Air Keras Andrie Yunus: Polisi Periksa 15 Saksi, Pelaku Diduga Bisa Lebih dari 4 Orang

Kasus Air Keras Andrie Yunus: Polisi Periksa 15 Saksi, Pelaku Diduga Bisa Lebih dari 4 Orang

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:23 WIB

Empat Prajurit Terlibat, DPR Minta Dalang Utama Kasus Andrie Yunus Diungkap

Empat Prajurit Terlibat, DPR Minta Dalang Utama Kasus Andrie Yunus Diungkap

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:20 WIB

Update Arus Mudik H-3 Lebaran 2026: Tol Kalikangkung Tembus 3.000 Kendaraan per Jam

Update Arus Mudik H-3 Lebaran 2026: Tol Kalikangkung Tembus 3.000 Kendaraan per Jam

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:16 WIB

Kasus Kematian Nizam Syafei Naik Penyidikan, Kuasa Hukum: Harus Diusut Tanpa Tebang Pilih

Kasus Kematian Nizam Syafei Naik Penyidikan, Kuasa Hukum: Harus Diusut Tanpa Tebang Pilih

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:11 WIB

Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer, Desak Usut Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus

Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer, Desak Usut Aktor Intelektual Kasus Andrie Yunus

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:10 WIB

Koalisi Sipil Desak Kasus Andrie Yunus Tak Diseret ke Sidang Militer: Ada Dugaan Aktor Lebih Besar

Koalisi Sipil Desak Kasus Andrie Yunus Tak Diseret ke Sidang Militer: Ada Dugaan Aktor Lebih Besar

News | Rabu, 18 Maret 2026 | 20:08 WIB