Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menggunakan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menekankan, efisiensi anggaran perlu diarahkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak daerah yang belum maksimal dalam mengelola anggaran, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh rakyat.
"Nah (realisasi anggaran yang tidak efisien) ini dikurangi. Kami mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus," ungkap Tito, Selasa (16/9/2025).
Sebagai contoh, Tito menyinggung langkah Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang berhasil memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat. Dana yang semula untuk pos tersebut dialihkan menjadi pembangunan bendungan irigasi seluas delapan ribu hektare sawah. Dampaknya, para petani langsung merasakan manfaat program tersebut.
Menurut Tito, prinsip efisiensi seperti itu harus menjadi pegangan seluruh kepala daerah. Ia menilai, anggaran daerah seharusnya difokuskan pada program prioritas yang berdampak nyata, seperti pendidikan, kesehatan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas jaring pengaman sosial. Menurutnya, langkah ini penting agar alokasi TKD benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai dorongan Mendagri sudah tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa pemda tak bisa hanya bergantung pada dana pusat.
Cecep menekankan perlunya investasi swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi pemda jika ingin menarik investor.
"Tiga syarat simpel itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik," ucap Cecep.
Baca Juga: Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
Menurutnya, ketiga syarat tersebut meliputi birokrasi yang bersih, kemudahan bagi sektor swasta, serta masyarakat sipil dengan daya beli tinggi. Jika hal ini berjalan, daerah bukan hanya lebih efisien dalam menggunakan TKD, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi secara mandiri.
