Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo

Suara.com - Sebuah istilah baru yang mengkhawatirkan kini masuk dalam leksikon politik Indonesia: Political Blitzer.

Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah serangan kilat politik yang bergerak cepat, tanpa bentuk, dan berpotensi melumpuhkan stabilitas nasional.

Peringatan keras ini datang dari Haris Rusly Moti, Pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menganalisis gelombang protes pada 25-31 Agustus 2025 sebagai manifestasi nyata dari ancaman tersebut.

Menurut aktivis 98 itu, Indonesia perlu segera membangun pertahanan sosial untuk menghadapi fenomena global yang ia sebut sebagai “Asian Blitzer”, sebuah pandemi gerakan politik kilat yang telah mengguncang Filipina, Malaysia, Bangladesh, hingga menjatuhkan rezim di Nepal.

"Jika kita perhatikan, setelah Arab Spring, dalam beberapa pekan ini kita dikejutkan oleh Asian Blitzer, gerakan kilat politik di Asia," ujar Haris, Selasa (16/9/2025).

Mantan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) ini menekankan, gerakan protes sosial ini telah menjadi "pandemi" yang menular secara global, bahkan hingga ke Australia, Perancis, dan Turki.

Anatomi 'Political Blitzer'

Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang memiliki kepemimpinan dan tujuan programatik yang jelas, political blitzer adalah monster yang berbeda. Gerakan ini, menurut Haris, sengaja dirancang untuk menjadi amorf dan liar.

"Gerakan ‘political blitzer’ tidak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung ditampilkan secara samar. Namun target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder dan disobidience (ketidakpercayaan, kekacauan, dan pembangkangan)," jelasnya.

Dia menjelaskan, gerakan ini secara intens mengeksploitasi dua hal: kerentanan ekonomi masyarakat dan keresahan sosial yang dipicu oleh perilaku negatif pejabat.

Kedua 'bahan bakar' ini kemudian diledakkan menggunakan sentimen negatif yang disebar secara masif di media sosial dan sumber informasi terbuka (open source).

Haris menyoroti bagaimana pengalaman gerakan protes akhir Agustus lalu menunjukkan pola serangan yang simultan, cepat, dan mengkombinasikan aksi massa dengan perang informasi digital. Yang lebih mengerikan adalah dugaan penggunaan teknologi canggih di baliknya.

"Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data medsos. Jika kita perhatikan gerakan 25 - 31 Agustus 2025, semuanya bermula dari huru-hara di media sosial," ungkap Haris.

Solusi Jangka Pendek: Aktivasi Jaring Peduli Sosial

Lalu, bagaimana cara melawannya? Haris menegaskan perlunya jawaban cepat untuk mengamankan jalannya visi dan program strategis Presiden Prabowo.

"Jawaban jangka pendek yang kami maksud adalah untuk memitigasi isi kantong dan isi perut kelompok yang rentan secara ekonomi," katanya.

Solusi darurat yang ditawarkan adalah aktivasi segera jaring pengaman berlapis.

Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga, didesak untuk mempercepat realisasi jaring perlindungan sosial seperti paket stimulus ekonomi 8-4-5. Namun, itu tidak cukup.

"Kita harapkan juga pihak BUMN, swasta dan individu warga negara dapat bergotong royong untuk mengaktivasi jaring peduli sosial yang ditujukan kepada kelompok yang rentan secara ekonomi, namun tidak menjadi sasaran dari program jaring perlindungan sosial dari pemerintah," tegas Haris.

Langkah ini krusial karena kerentanan ekonomi inilah yang menjadi celah utama untuk dieksploitasi oleh para arsitek political blitzer.

Haris mengakui bahwa program-program fundamental Presiden Prabowo, seperti gagasannya melawan "kaum serakahnomic" yang menjarah kekayaan negara, sudah sangat tepat untuk menjawab akar masalah.

Namun, hasilnya tidak bisa dirasakan dalam sekejap. Di jeda waktu inilah, jaring peduli sosial menjadi benteng pertahanan pertama untuk mencegah chaos yang lebih besar.