Infografis
- Kontroversi penayangan video presiden di bioskop jadi kontroversi
- Menkomdigi sebut komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai bentuk dan ruang.
- Publik berhak tahu, program apa saja yang dijalankan pemerintah saat ini.
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya komunikasi publik dan transparansi program-program pemerintah melalui berbagai ruang, termasuk bioskop.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat diminta tanggapan mengenai penayangan video Presiden di bioskop.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai bentuk dan ruang sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.
"Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik," ujar Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, publik berhak mengetahui program-program pemerintah yang sedang berjalan, apa saja yang sudah terlaksana, serta bagaimana pelaksanaannya.
"Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya."
"Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai adanya penonton yang merasa terganggu atau telat masuk studio karena tayangan tersebut, Meutya mengulangi penjelasannya tentang pentingnya komunikasi publik.
Begitu pula saat ditanyakan apakah penayangan video tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden, Meutya kembali menegaskan bahwa upaya komunikasi publik dilakukan secara kolaboratif.
Baca Juga: YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
"Tadi saya sudah menjawab ya, kita melakukan komunikasi publik dalam banyak hal. Tidak hanya Komdigi tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah," katanya.
