Infografis
- Penayangan iklan Presiden Prabowo di bioskop sebagai bentuk propaganda.
- Model tersebut dilakukan di negara-negara otoriterian.
- Iklan layanan masyarakat tersebut diminta ditarik dari bioskop.
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritisi penayangan iklan layanan masyarakat program kerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop.
Isnur menilai bahwa penayangan video itu sebagai upaya propaganda yang erat kaitannya dengan kepemimpinan yang otoriter.
"Ciri-ciri kekuasaan yang otoriter dan kekuasaan yang gagal (dalam mengkampanyekan dan melahirkan program baik adalah dia melahirkan propaganda. Dia melahirkan jargon-jargon," kata Isnur saat ditemui Suara.com di Kantor ICW, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia kemudian menyebut beberapa pemimpin otoriter di berbagai negara yang juga melakukan hal serupa, yakni membuat propaganda.
"Itu dilakukan oleh Adolf Hitler, itu dilakukan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, itu dilakukan Presiden Rusia, Vladimir Putin, itu dilakukan oleh pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Dan sifatnya searah, bukan dialogis," kata Isnur.
Isnur mempertanyakan apakah penayangan iklan layanan masyarakat itu atas keputusan Prabowo sendiri atau tidak.
Menurutnya, alih-alih mengomunikasikan pencapaian Pemerintahan Prabowo, justru hal itu mempermalukan presiden sendiri.
"Tapi justru memalukan bagi Presiden Prabowo. Ya, diketawain sama para penonton di bioskop," ujarnya.
Untuk itu, Isnur mendorong agar iklan layanan masyarakat itu segera ditarik dari seluruh bioskop.
Baca Juga: Heboh Bioskop Tayangkan Video Prabowo, Komdigi Klaim Sah dan Wajar Selama Tak Langgar Aturan
"Jadi siapapun yang mendorong adanya video ini, justru membuat (Presiden Prabowo ditertawakan oleh publik. Cabut segera," ujarnya.
