- PDIP mengkritik upaya pemerintah di sektor pelayanan kesehatan karena dianggap belum memberikan rasa adil bagi masyarakat
- PDIP mengungkap sederet masalah dalam pelayanan kesehatan termasuk soal prasarana hingga jumlah nakes yang masih minim.
- Sejumlah penyakit pasien yang tidak di-cover BPJS Kesehatan juga menjadi kritikan PDIP.
Suara.com - Pelayanan kesehatan di Tanah Air dianggap masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris dalam acara Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertemakan ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar oleh DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Dia pun mengaku masih banyak rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan bagi pasien termasuk di kota-kota besar.
“Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrean yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit," bebernya.
Dia juga membeberkan minimnya prasarana dan sarana kesehatan di rumah sakit hingga tenaga kesehatan alias nakes. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi," ujarnya.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga kembali menyinggug soal pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyerukan agar partainya menjadi penyeimbang pemerintah.
“Artinya, kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga akan menghadirkan solusi. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah pengingat bahwa keselamatan pasien adalah penting, dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi hak mendasar setiap warga negara,” jelasnya.
Senada dengan Charles, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning menyebut jika permasalahan kesehatan di Indonesia sudah menjadi sangat kompleks.
Salah satu masalah yang disorot Ribka adalah sejumlah penyakit pasien yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mestinya, lanjutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyaakat.
“BPJS selalu berkelit rugi, saya ingat waktu buat BPJS ini untuk rugi, karena BPJS bukan asuransi tapi bentuk hibah negara untuk rakyat. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujarnya.
TERPOPULER
