- Petani yang telah memenuhi persyaratan lengkap justru ditolak dengan dalih stok habis.
- Rajiv menyoroti maraknya praktik mempersulit petani dalam memperoleh pupuk subsidi.
- Rajiv menduga ada mafia atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, melontarkan peringatan keras kepada para distributor dan kios pupuk bersubsidi untuk tidak mempermainkan petani.
Peringatan ini disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman petani mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.
Rajiv menyoroti maraknya praktik mempersulit petani dalam memperoleh pupuk subsidi.
Ia banyak menemukan kasus di mana petani yang telah memenuhi persyaratan lengkap justru ditolak dengan dalih stok habis, padahal ketersediaan pupuk melimpah.
"Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya enggak ngancem. Misalnya, saya cek di Kabupaten Bandung ternyata penyerapan pupuk subsidinya rendah sekitar 40-50%," kata Rajiv dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).
"Ada apa ini? Mungkin ada mafianya atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya?," katanya menambahkan.
Ia mengajak para petani untuk bersinergi agar dapat memperoleh pupuk subsidi sesuai harga yang ditetapkan.
Rajiv menegaskan, Komisi IV DPR tidak akan segan-segan menindak tegas pihak yang berani mempermainkan petani.
"Saya tidak peduli kamu punya back up siapa, saya tidak peduli kamu dulu dapat izin dari distributor, dari kios karena anggota dewannya siapa. Kalau ada yang memainkan para petani, saya pastikan izinnya akan saya cabut dan proses pidananya," ancam Rajiv.
Baca Juga: Aksi Tegas Mentan, Langsung Tutup Kios Pupuk Bermasalah di Lumajang
Bimtek yang bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia ini merupakan upaya Rajiv untuk terus mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, Rajiv menegaskan, tugas utamanya adalah memastikan setiap program pemerintah berjalan baik dan tepat sasaran, terutama yang menyangkut hajat hidup petani.
Selain itu, Rajiv juga menyoroti kebingungan petani dalam menebus pupuk subsidi akibat miskomunikasi informasi.
Banyak petani yang mengira cukup membawa KTP untuk menebus pupuk, padahal mereka harus terdaftar terlebih dahulu dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
"Masalah yang dirasakan petani di daerah lain, keluh kesah utama para petani hampir sama di mana-mana. Banyak selama ini miskomunikasi, mereka kira pakai KTP bisa menebus pupuk subsidi di kios tanpa terdaftar di e-RDKK. Meski pakai KTP itu bisa, tapi dia tetap harus terdaftar e-RDKK dulu," pungkasnya.
