Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu

Suara.com - Polemik soal banjir kiriman yang menyeret nama Jawa Barat kembali mencuat. Anggota Komite II DPD RI, Alfiansyah Komeng, sebelumnya menyampaikan keluhan bahwa daerahnya kerap dituding sebagai penyebab genangan di Jakarta.

Sehari berselang, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa memang ada faktor banjir kiriman dari wilayah hulu yang memperparah kondisi di ibu kota.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D dari Fraksi PSI DPRD DKI, Bun Joi Phiau, menilai sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jabar benar-benar duduk bersama mencari solusi konkret.

"Banjir ini sudah menjadi masalah bersama antara Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga yang ada di sekitarnya. Berbagai faktor bermain peran yang membuat masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja," kata Bun dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

"Harus ada kerja sama antara Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama pemerintah daerah Jabar untuk mengatasi permasalahan ini," katanya menambahkan.

Menurut Bun, pertemuan langsung antara Gubernur DKI Pramono Anung dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadi kunci awal.

Ia yakin koordinasi lintas wilayah bisa melahirkan kebijakan strategis yang lebih terintegrasi.

"Mas Pram dan Pak Dedi Mulyadi perlu duduk bareng dan berdiskusi mengenai cara-cara terbaik untuk menangani permasalahan ini. Apabila itu terjadi dan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menjalankan rencana bersama mengendalikan banjir, maka semua warga tanpa mempedulikan tempat tinggalnya lah yang bisa mendapatkan manfaatnya," ujarnya.

Bun menegaskan salah satu persoalan utama adalah berkurangnya daerah resapan air di wilayah hulu, terutama di sepanjang aliran sungai.

Kondisi itu membuat debit air tidak tertahan dan langsung mengalir deras ke Jakarta ketika hujan turun.

"Salah satu penyebab banjir di Jakarta ini adalah semakin berkurangnya daerah resapan air dimulai dari wilayah hulu. Masalahnya, banyak dari wilayah hulu ini berada di luar batas administratif DKI Jakarta," terang Bun.

"Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan di sana. Tapi, DKI Jakarta juga harus memainkan peran proaktif dalam hal ini dan turut berpartisipasi di perbaikan-perbaikan yang dilakukan di wilayah hulu," lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa permasalahan banjir tidak bisa lagi sekadar menjadi ajang saling tuding. Justru, menurutnya, yang diperlukan adalah aksi nyata yang dilakukan bersama-sama.

"Bagaimana membangun sistem pengendalian banjir yang terintegrasi, dan memastikan hal-hal sesederhana pengerukan sungai sudah berjalan secara merata di semua daerah, termasuk Jabar. Pemprov DKI perlu berkolaborasi dengan tetangga-tetangganya," pungkasnya.