Masalahnya, dokumen penyetaraan ijazah Gibran disebut baru muncul beberapa tahun setelah ia lulus, bukan segera setelah menyelesaikan pendidikan.
Selain itu, program UTS Insearch di Sydney yang diikuti Gibran juga menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai program ini lebih mirip foundation atau program persiapan menuju perkuliahan, bukan pendidikan SMA penuh.
Oleh karena itu, ada yang mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar bisa disejajarkan dengan ijazah SMA yang menjadi syarat minimal pencalonan capres dan cawapres.
Meski demikian, KPU telah menetapkan bahwa syarat administratif Gibran sah ketika ia mendaftar pada Pilpres 2024. Artinya, secara formal, ijazah luar negeri Gibran dianggap memenuhi ketentuan setelah melalui proses penyetaraan.
Namun, dengan adanya gugatan hukum ini, status ijazah tersebut kembali dipertanyakan secara legal.
Jika pengadilan menganggap ijazah SMA Gibran bermasalah, maka dampaknya bisa meluas, mengingat ijazah tersebut merupakan syarat konstitusional bagi calon presiden dan wakil presiden.
Namun, sepanjang dokumen penyetaraan yang dimiliki Gibran sah dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang, secara hukum ia tetap memenuhi syarat administratif.
Sementara itu, kejanggalan riwayat pendidikan Gibran di KPU juga ramai diperbincangkan di media sosial.
Banyak netizen yang menyoroti perjalanan sekolah Gibran, terutama soal masa SMA lima tahun yang dinilai tidak lazim.
"Wait a minute, dia SMA 5 tahun? Itu juga pakai acara pindah padahal di negara yang sama, kenapa ya?" tanya warganet.
"SMA selama 5 tahun, S1 cuma 3 tahun. Apa nggak kebalik?" celetuk warganet.
"Buat yang awam, sekalipun itu di LN, SMA 5 tahun itu ya artinya berarti ada yang salah. Buat yang paham O dan A level mungkin masih sesuai tahapannya. Tapi kalau buat yang ngerti foundation, bingung ah jelasinnya. Sekolah aja ruwet," jelas warganet.
Kontributor : Dini Sukmaningtyas
TERPOPULER
