Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?

Suara.com - Di tengah sorotan proyek makan bergizi gratis (MBG) menyusul marak kasus keracunan massal siswa yang terjadi di sejumlah daerah, ternyata ditemukan adanya dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang jumlahnya dilaporkan mencapai ribuan. 

Kini SPGG fiktif itu sedang disorot oleh DPR RI. Fakta itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin usai melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepri, belum lama ini. 

"BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," bebernya dikutip dari Antara, Sabtu (20/9/2025). 

Terkait hal itu, Sahidin mendorong penguatan pengawasan oleh BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan. Ia juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG dikuasai oleh segelintir orang.

Selain masalah pengawasan, Sahidin menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program MBG ada di tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi menjadi kunci penting.

"Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar 'booking', akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah," jelasnya.

Sahidin mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan.

Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan terpadu agar potensi insiden, seperti keracunan makanan, bisa diantisipasi sejak awal.

Istana Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, pihak Istana meminta maaf setelah mencuat kasus keracunan massal siswa usai menyantap MBG. Sejumlah kasus keracunan massal itu terjadi di Bengkulu, Garut, Lamongan, Bau-Bau, Banggai Kepulauan, Kupang. Total anak-anak yang mengalami keracunan di sejumlah daerah itu mencapai ribuan orang.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi lewat konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025) lalu. 

“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya,

Dia memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah tragedi serupa terulang.

“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” klaimnya.