Infografis
- Mahfud MD mengonfirmasi bahwa ia dihubungi oleh seorang jenderal senior dan ditawari posisi Menko Polkam di kabinet Prabowo Subianto
- Mahfud MD menolak tawaran tersebut bukan karena alasan politis, melainkan karena standar etika pribadi
- Sikap Mahfud yang tidak menerima maupun menolak secara gamblang berakhir setelah Presiden Prabowo menunjuk Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam yang baru
Suara.com - Mantan Calon Wakil Presiden, Mahfud MD, membuat pengakuan mengejutkan. Ia membenarkan adanya tawaran untuk menduduki kursi strategis Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengakuan ini sontak menjadi sorotan, mengingat posisi Mahfud sebagai rival langsung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Mahfud bercerita, lobi politik itu terjadi pada hari Minggu malam (7/9/2025), tepat sehari sebelum Prabowo melakukan perombakan kabinet yang mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam.
Seorang jenderal senior, yang identitasnya dirahasiakan, menghubunginya saat ia berada di Yogyakarta dan memintanya segera terbang ke Jakarta. Namun, pertemuan baru bisa terlaksana sehari setelah reshuffle diumumkan.
Dalam pertemuan itu, sang jenderal membeberkan alasan mengapa nama Mahfud menjadi kandidat kuat untuk mengisi pos yang ditinggalkan Budi Gunawan.
“Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polkam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Diskusi-diskusi kami, kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ucap Mahfud menirukan ucapan jenderal itu, dalam siaran di kanal YouTube resminya, dikutip Selasa (23/9/2025).
Alih-alih langsung menerima pinangan tersebut, Mahfud MD justru memberikan jawaban yang menusuk dan penuh prinsip. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku memiliki standar etik yang tidak bisa ia langgar, terutama menyangkut pembagian kekuasaan.
Baginya, jabatan di pemerintahan adalah hak bagi mereka yang berjuang dan berkeringat untuk sang pemenang, sebuah kriteria yang ia sadari tidak ia penuhi.
“Yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” kata Mahfud dengan tegas.
Ia secara terbuka mengakui bahwa pada Pilpres 2024, tenaganya terkuras untuk memenangkan dirinya sendiri bersama Ganjar Pranowo, bukan untuk Prabowo. Oleh karena itu, menerima jabatan dari mantan lawan politiknya dianggap sebagai tindakan yang tidak etis.
Baca Juga: Sebelum Kerusuhan Meletus, Mahfud MD Sebut Prabowo Tak Gubris Masukan Akademisi UGM: Udah Biarin Aja
"Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya tidak mungkin ingin masuk ke situ, tidak etis," ujar Mahfud.
Sikap dingin Mahfud ini bertahan hingga akhirnya Presiden Prabowo secara resmi melantik Letnan Jenderal (Purnawirawan) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam definitif pada Rabu (17/9/2025).
Selama masa ketidakpastian itu, Mahfud memilih untuk tidak memberikan jawaban iya atau tidak, membiarkan proses politik berjalan dengan sendirinya.
Sebelum pelantikan Djamari, nama Mahfud MD memang santer beredar di bursa calon Menko Polkam. Pengalamannya di era Presiden Joko Widodo dan kapasitasnya sebagai figur yang dianggap mampu menjadi penengah antara institusi TNI dan Polri membuatnya dinilai sebagai kandidat ideal. Namun, prinsip etika politik Mahfud ternyata lebih kuat dari godaan kekuasaan.
