Infografis
-
Mahfud MD apresiasi reshuffle dan penunjukan Menko Polkam baru oleh Presiden Prabowo.
-
Ia menolak tawaran posisi tersebut demi menjaga standar etik, tetapi tetap siap membantu lewat tim reformasi Polri.
-
Mahfud menegaskan reformasi Polri harus berlanjut dan fokus pada perubahan kultur, bukan hanya aturan.
Suara.com - Mahfud MD buka suara soal reshuffle kabinet dan penunjukan Jenderal (Purn) Jamari Canyogo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru. Sebagai sosok yang pernah mengemban jabatan tersebut di era Presiden Jokowi, Mahfud mengapresiasi langkah Presiden Prabowo merombak kabinet, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga momentum reformasi Polri.
“Jempol pertama saya untuk Presiden Prabowo karena kerusuhan bisa dihentikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jempol kedua karena Presiden berani merombak kabinet, termasuk mengganti Menko Polkam, sesuatu yang sebelumnya dianggap sulit dilakukan,” ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025).
Ia menyebut Jamari Canyogo sosok tepat untuk mengoordinasikan 14 kementerian dan lembaga di bawah Polkam. Menurutnya, latar belakang Jamari sebagai mantan perwira tinggi Polri akan memberi warna baru dalam mengawal kebijakan pemerintah di bidang hukum dan keamanan.
Mahfud juga mengonfirmasi dirinya sempat ditawari kembali posisi tersebut, namun memilih tidak menerima.
“Saya harus jaga standar etik. Posisi itu sebaiknya diisi orang yang sejak awal mendukung Presiden. Kalau saya menerima, bisa dibilang sombong, kalau menolak dibilang tidak tahu diri,” ujarnya sambil tersenyum.
Meski tak lagi duduk di kursi pemerintahan, Mahfud menegaskan komitmennya untuk membantu negara melalui tim reformasi Polri yang tengah dibentuk. Ia optimistis perbaikan bisa dilakukan dalam waktu cepat, hanya satu hingga dua bulan, karena persoalan di tubuh Polri sudah jelas dan terpetakan.
Menurut Mahfud, problem utama bukan pada aturan atau struktur, melainkan pada kultur yang selama ini mengakar.
“Kalau kultur sudah benar, pengabdian akan kembali. Tidak ada lagi kesan pemerasan, backingan, atau promosi karena kedekatan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa reformasi Polri bukan semata urusan internal institusi, melainkan kepentingan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum harus dipulihkan agar penegakan hukum bisa berjalan adil.
Baca Juga: Kapolri Bentuk Tim Khusus 52 Jenderal untuk Reformasi Polri, Bongkar Pasang Besar-besaran Dimulai?
“Kalau Polri kuat secara moral, negara akan jauh lebih kuat. Ini soal martabat dan rasa aman masyarakat,” tambahnya.
Mahfud berharap kerja sama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil bisa mendukung agenda reformasi ini. Ia menegaskan bahwa perubahan kultur tidak bisa dilakukan hanya dengan aturan, tetapi butuh teladan dari pimpinan hingga anggota di lapangan.
