- Said Didu mengkritik keras Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, menuduhnya bertindak melampaui wewenang seperti "perdana menteri" karena ikut campur dalam wacana realokasi anggaran MBG
- Kritik tersebut dipicu oleh pernyataan Qodari yang mendukung usulan Menteri Keuangan untuk mengalihkan dana MBG
- Inti polemik ini adalah perbedaan pandangan mengenai peran dan fungsi KSP
Suara.com - Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu melancarkan kritik tajam kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. Pemicunya adalah pernyataan Qodari yang menyetujui wacana pengalihan anggaran atau realokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pos lain.
Said Didu menilai Qodari telah melampaui batas kewenangannya sebagai KSP. Menurutnya, tugas utama seorang KSP adalah memberikan masukan dan pertimbangan langsung kepada Presiden, bukan bertindak seolah-olah menjadi pengambil keputusan yang mengoordinasikan para menteri.
Kritik keras ini dilayangkan Said Didu melalui media sosial, menyoroti peran Qodari yang dianggapnya tidak pada tempatnya.
“KSP tuh memberikan masukan ke Presiden,” tulis Didu dalam unggahannya di platform X, Senin (22/9/2025).
Tidak berhenti di situ, Said Didu bahkan menyindir sikap Qodari yang seakan memposisikan dirinya layaknya seorang kepala pemerintahan yang memiliki kuasa atas kementerian.
“Bukan seakan jadi koordinator Menteri atau bahkan seakan perdana Menteri,” sindirnya.
Komentar pedas Said Didu ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan Qodari beberapa waktu sebelumnya. Saat itu, Qodari menanggapi usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk merealokasi sebagian dana MBG yang tidak terserap untuk dialihkan ke program lain atau untuk membayar utang negara.
Qodari secara terbuka menyatakan bahwa pendekatan realokasi anggaran tersebut adalah langkah yang masuk akal dan tepat. Ia memberikan contoh, jika serapan anggaran di program MBG hanya mencapai 10 persen, maka sisa 90 persen dana tersebut sebaiknya dialihkan agar tetap produktif dan memberikan dampak nyata bagi pergerakan ekonomi.
“Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” jelas Qodari di Jakarta, Sabtu lalu.
Meski setuju dengan ide tersebut, Qodari menekankan pentingnya pematangan teknis agar dana yang dialihkan tidak mandek di program baru dan benar-benar bisa dieksekusi dengan baik.
“Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” tambah Qodari.
Pernyataan inilah yang menyulut reaksi keras dari Said Didu, yang melihat adanya pergeseran peran KSP dari sekadar penasihat menjadi aktor yang seolah ikut mengatur kebijakan antar-kementerian.
TERPOPULER
