- Perwakilan buruh tani menemui pimpinan DPR dan sejumlah menteri.
- Mereka menyampaikan sembilan tuntutan terkait reforma agraria.
- Tuntutan utama mereka adalah redistribusi tanah dan penyelesaian konflik.
Tuntutan ketiga adalah pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Badan ini dianggap krusial untuk memastikan pelaksanaan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 berjalan efektif.
Di sisi legislasi, mereka mendesak pengesahan RUU Reforma Agraria yang melibatkan masyarakat sipil dan secara tegas menuntut pencabutan UU Cipta Kerja yang dianggap sebagai biang keladi perampasan tanah dan liberalisasi pangan.
Isu kesejahteraan dasar juga diangkat, di mana Presiden diminta memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi petani, nelayan, buruh, dan masyarakat miskin kota, serta menjamin hak atas tanah bagi perempuan.
Stop Kriminalisasi dan Moratorium Izin Konsesi
Represifitas aparat menjadi poin tuntutan keenam. Serikat tani mendesak Presiden memerintahkan POLRI-TNI untuk menghentikan kekerasan di wilayah konflik agraria, membebaskan para aktivis yang dikriminalisasi, dan menarik keterlibatan militer dari program pangan nasional.
Poin ketujuh menyoroti lembaga dan proyek strategis. Mereka menuntut pembekuan Bank Tanah dan moratorium penerbitan izin konsesi perkebunan, kehutanan, dan tambang.
Proyek-proyek seperti PSN, KEK, Food Estate, hingga IKN yang tumpang tindih dengan tanah rakyat diminta untuk dikembalikan dalam kerangka Reforma Agraria.
Dari sisi anggaran, Presiden dan DPR diminta memprioritaskan APBN/APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang berpihak pada rakyat, seperti subsidi pupuk, solar, dan benih.
Terakhir, mereka menuntut dukungan pemerintah untuk membangun industrialisasi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dimiliki secara kolektif oleh petani dan nelayan dalam model ekonomi kerakyatan, sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kedaulatan pangan.
TERPOPULER
