-
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan pemanggilan BGN terkait kasus keracunan MBG kepada Komisi IX DPR.
-
DPR menyoroti minimnya dapur MBG bersertifikat higienis, hanya 34 dari 8.000 yang ada.
-
Evaluasi dan investigasi diharapkan membuat program MBG lebih rapi, aman, dan bebas dari insiden serupa.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemanggilan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) massal akan diserahkan kepada komisi teknis terkait di DPR dalam hal ini Komisi IX DPR.
Dasco meyakini bahwa komisi yang membidangi isu tersebut sudah mengikuti perkembangan dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
"Saya pikir komisi terkait, komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Menurut Dasco, komisi teknis di DPR memiliki wewenang dan kapasitas untuk melakukan evaluasi serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diharapkan dapat menata kembali program MBG agar berjalan lebih rapi dan insiden serupa tidak terulang kembali.
"Dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
Sebelumnya, Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden keracunan makanan yang diduga melibatkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah.
Dasco mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyikapi serius persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh serta Aparat Hukum diminta ikut aktif.
"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco menyoroti minimnya dapur MBG yang memiliki sertifikat higienis. Dari sekitar 8.000 dapur yang terlibat dalam program tersebut, hanya 34 dapur yang bersertifikat higienis.
Ini menjadi perhatian serius mengingat standar kebersihan dan keamanan pangan adalah kunci utama untuk mencegah insiden serupa.
Lebih lanjut, Dasco juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi lapangan.
TERPOPULER
