Revisi RUU BUMN Bergulir di DPR, PKB Ingatkan Jangan Hilangkan Prinsip Pasal 33 UUD 1945

Rivqy menyebut bahwa sejumlah catatan itu merupakan pandangan dari Fraksi PKB itu, tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan revisi UU BUMN.

Menurutnya, catatan tersebut sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan BUMN selama ini yang dinilai masih menghadapi masalah serius.

“Selama ini BUMN sering dikritisi karena tidak profesional, bahkan dianggap menjadi sapi perah dan alat bagi-bagi kekuasaan. PKB ingin pengelolaan BUMN benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak,” katanya.