- Kebijan kuota haji tambahan yang diatur oleh Kemenag dianggap sesuai dengan aturan UU
- Pasal 9 ayat (2) UU 8/2019 disebut memberi kewenangan kepada menteri agama untuk mengatur mekanisme pengisian kuota tambahan melalui Peraturan Menteri.
- Pakar menyebut keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan tahun 1445 H/2024 M merupakan bentuk kewenangan diskresi yang sah.
Selain aspek legalitas, menurut Oce, pentingnya pertimbangan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah sebagai alasan kebijakan ini.
Surat menteri agama kepada DPR yang menjelaskan penyesuaian kuota juga memuat alasan teknis.
Dengan dasar hukum yang jelas dan pertimbangan teknis yang kuat, keputusan menteri agama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
TERPOPULER
