Infografis
- Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana hibah
- Kusnadi diduga menggunakan rekening istri dan staf pribadinya untuk menampung dana hasil korupsi
- KPK telah menyita enam aset mewah milik Kusnadi, termasuk tanah, bangunan, dan satu unit mobil Pajero
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan dengan membongkar skandal korupsi dana hibah yang mengguncang Jawa Timur. Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini, dengan dugaan menerima aliran dana sebesar Rp32,2 miliar.
Fakta mengejutkan terungkap, di mana Kusnadi diduga menggunakan rekening istri dan staf pribadinya untuk menampung dana haram tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset milik KUS yang meliputi tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, serta satu unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero,” ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa Kusnadi menerima biaya komitmen baik secara transfer melalui rekening istri dan staf pribadi, maupun secara tunai dari beberapa koordinator lapangan (korlap).
“Dengan rincian, dari JPP sejumlah Rp18,6 miliar atau 20,2 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp91,7 miliar; dari HAS sejumlah Rp11,5 miliar atau 30,3 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp 30 miliar; serta dari SUK bersama WK dan AR sebesar Rp2,1 miliar atau 21 persen dari dana hibah yang dikelola sebesar Rp10 miliar,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Kasus ini bermula dari adanya pertemuan antara pimpinan DPRD Jatim bersama fraksi untuk menentukan jatah hibah pokok pikiran (pokir) atau kelompok masyarakat (pokmas) tahun 2019-2022.
Kusnadi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD, mendapatkan jatah dana hibah pokmas dengan total mencapai Rp398,7 miliar selama periode 2019-2022.
Dana fantastis tersebut kemudian didistribusikan oleh Kusnadi kepada para korlapnya, seperti JPP di Blitar dan Tulungagung, serta HAS di Gresik, Bojonegoro, dan beberapa daerah lainnya. Para korlap inilah yang kemudian membuat proposal fiktif dan mengatur pembagian "kue" dana hibah.
Skema pembagiannya pun sangat miris. Kusnadi diduga mendapatkan jatah 15-20 persen, korlap 5-10 persen, pengurus pokmas 2,5 persen, dan admin proposal 2,5 persen.
Baca Juga: KPK Soal Korupsi Hibah Jatim: Nama Khofifah, La Nyalla, dan Eks Mendes Terseret, Ini Peran Mereka
“Bayangkan, dari anggaran yang 100 persen, kemudian hanya 55 persen (untuk masyarakat). Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana,” kata Asep.
Ia melanjutkan, ”Nah pelaksana misalkan mengambil 10 atau 15 persen. Jadi, yang nanti diterapkan hanya sekitar 40 persenan dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan, jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain, seperti itu imbasnya," tuturnya.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim saat itu, Sahat Tua Simanjuntak.
Total, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari 4 penerima suap dan 17 pemberi suap.
