REGIONAL:
- Purbaya mengatakan GUbernur Pramono tak banyak protes soal pemangkasan dana transfer.
- Menkeu hadir menemui Pramono untuk membahas langkah Pemprov DKI dalam menghadapi kebijakan pengurangan dana transfer.
- Jakarta disebut sebagai daerah dengan kemampuan keuangan yang masih cukup kuat.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tetap tenang meski dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta dipangkas hingga Rp15 triliun.
Sambil berkelakar, Purbaya menyebut pemotongan itu bisa saja diperbesar lagi karena melihat Pramono yang tak banyak protes dan tampak legawa menghadapi keputusan tersebut.
Hal ini ia sampaikan Purbaya saat menemui Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Purbaya hadir menemui Pramono untuk membahas langkah Pemprov DKI dalam menghadapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang akan berdampak pada APBD tahun depan.
Menurut Purbaya, keputusan pemangkasan tersebut dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan tiap daerah.
Jakarta, kata dia, termasuk daerah dengan kemampuan keuangan yang masih cukup kuat.
“Kalau lihat dari proporsional kan semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski nilai pemotongan dana transfer ke Jakarta jauh lebih besar dibanding provinsi lain, secara persentase beban yang diterima masih tergolong seimbang.
“Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase gak lebih besar dibanding yang lain,” ujar dia.
Sebagai perbandingan, Purbaya menyebut Jawa Barat hanya mengalami pemotongan sekitar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur Rp2,81 triliun. Sementara itu, Jakarta menjadi provinsi dengan nominal pemangkasan terbesar.
Sebelum pemangkasan, DPRD dan Pemprov DKI telah menyiapkan rancangan APBD 2026 senilai Rp95,35 triliun. Dari total tersebut, penerimaan dari dana transfer pusat meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang diproyeksikan mencapai Rp26 triliun.
Namun, setelah keputusan Kementerian Keuangan memangkas Rp15 triliun, proyeksi itu harus dikoreksi menjadi Rp11 triliun. Dengan begitu, total APBD DKI tahun depan diperkirakan menyusut menjadi Rp79,06 triliun.
TERPOPULER
