Imbas Pemotongan Dana Transfer dari Pusat, Pramono Pangkas Kuota Rekrutmen PJLP hingga PPSU

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Akibatnya, Pemprov DKI harus menyesuaikan sejumlah kebijakan, termasuk memangkas kuota rekrutmen tenaga kontrak hingga petugas lapangan.

Pramono menjelaskan, pada tahun ini Pemprov DKI masih bisa membuka rekrutmen besar-besaran untuk tenaga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), termasuk petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) serta petugas pemadam kebakaran (damkar).

“Selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka seribu, pasukan orange seribu seratus, pasukan putih lima ratus, karena ada pengurangan ini mungkin untuk tahun depan, peluang itu juga akan berkurang,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Dengan menurunnya kemampuan fiskal daerah, formasi rekrutmen pada tahun depan dipastikan tidak akan sebanyak tahun ini.

Namun, Pramono menyebut pengurangan hanya berlaku untuk kuota rekrutmen baru, bukan untuk tenaga yang sudah aktif bekerja di lapangan.

Ia menuturkan, kondisi ini tidak terlepas dari pemangkasan dana transfer ke Jakarta yang mencapai Rp15 triliun. Kebijakan tersebut membuat proyeksi APBD DKI 2026 harus dikoreksi dari Rp95 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

Rencana awal, Pemprov DKI memperkirakan akan menerima dana transfer dari pusat sebesar Rp26 triliun, yang mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Namun, setelah keputusan pemangkasan, nilainya hanya tersisa sekitar Rp11 triliun.

Meski begitu, Pramono memastikan bahwa pemangkasan APBD tidak akan berimbas pada pelaksanaan rekrutmen tahun ini.

“Untuk tahun ini, semuanya tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan menyentuh gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk menutup defisit akibat pengurangan dana transfer.

“Tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN,” imbuhnya.

Pramono mengatakan, fokus Pemprov DKI ke depan adalah menyesuaikan kebijakan belanja agar tetap efisien tanpa mengorbankan layanan publik.

Pemerintah daerah, kata dia, juga tengah mencari alternatif pembiayaan kreatif untuk memastikan program prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal menyempit.