Infografis
-
Banyak warga Jakarta lebih sering mengadu lewat DM dan komentar di media sosial Pramono Anung dan Rano Karno ketimbang melalui aplikasi JAKI.
-
Stafsus Gubernur, Chico Hakim, mengakui masih ada masalah tindak lanjut laporan JAKI yang dianggap selesai padahal belum.
-
Pramono dikenal responsif membalas pesan warga secara langsung, tapi Pemprov tetap berupaya memperkuat sistem pengaduan resmi agar lebih efektif dan transparan.
Suara.com - Warga Jakarta ternyata lebih sering menyampaikan aduan tentang berbagai permasalahan di Ibu Kota lewat kolom komentar atau pesan langsung alias direct message (DM) ke Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Padahal, Jakarta sudah memiliki aplikasi yang memiliki kanal aduan, yakni Jakarta Kini (JAKI).
Fenomena ini diakui oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, sebagai tantangan tersendiri bagi Pemprov dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan resmi.
Sebab, kerap kali laporan melalui JAKI dianggap selesai alias done padahal belum ditindaklanjuti.
“Kadang-kadang ada laporan yang dibilang ‘done’, ternyata enggak ‘done’. Dibilang sudah selesai, tapi nyatanya belum,” ujar Chico kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Chico menilai, secara umum mekanisme penanganan laporan publik lewat JAKI sudah berjalan baik. Namun, untuk standar Jakarta yang menjadi barometer pelayanan publik nasional, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan.
Karena masih ada yang lapor langsung ke akunnya, Pramono disebut Chico menganggap ada persoalan tindak lanjut aduan yang bermasalah.
“Warganya ini kan tiap hari lapor. Pak Gubernur sering bilang, ‘Kok hari gini masih ada yang lapor ke medsos gue, loh?’ Artinya, ada sesuatu yang tersumbat dalam mekanisme penanganan laporan,” ujarnya.
Aplikasi JAKI sejatinya dikembangkan untuk memudahkan warga dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari pengaduan fasilitas publik, pengecekan harga pangan, hingga informasi kualitas udara. Namun, dalam praktiknya, banyak warga merasa pesan mereka lebih cepat ditanggapi bila dikirim langsung ke media sosial pimpinan daerah.
Baca Juga: Dana Transfer DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Menkeu ke Pramono: Kayaknya Masih Bisa Dipotong Lagi!
Menurut Chico, fenomena ini tak lepas dari gaya kepemimpinan Pramono Anung yang dikenal dekat dan responsif terhadap masyarakat, bahkan di ruang digital.
“Pak Gub itu pegang sendiri akun medsosnya. Tapi kalau DM, komen, respons itu beliau langsung. Kadang pas lagi di kamar pun masih bales pesan,” ungkap Chico.
Sikap Pramono yang gemar menanggapi pesan pribadi warga dinilai menciptakan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyatnya. Hal itu pula yang membuat masyarakat lebih nyaman mengadu langsung ketimbang melalui sistem formal.
“Kalau itu (respons cepat), dia enggak ada lawan. Semua pejabat di Indonesia, enggak ada yang kayak dia. Sekecil apapun, bahkan ucapan selamat, beliau jawab: ‘Makasih dukungannya’. Jadi wajar warga merasa lebih didengar,” tutur Chico.
Meski demikian, ia menegaskan kanal pengaduan resmi tetap menjadi prioritas Pemprov. Menurutnya, Pramono justru ingin sistem formal seperti JAKI diperkuat agar bisa menampung seluruh keluhan warga secara efektif dan terukur.
“Gubernur ingin semua aduan warga bisa ditindaklanjuti lewat sistem resmi. Karena kalau di media sosial itu sifatnya personal. Tapi dari situ kita belajar: warga mau respons cepat, transparansi, dan tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya.
