Infografis
- Postur APBD DKI Jakarta untuk tahun 2026 turun signifikan, dari Rp95,35 triliun kini menjadi sekitar Rp79,03 triliun.
- Pramono mengaku mulai menyiapkan strategi agar pembangunan Jakarta tidak tersendat.
- Salah satunya melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund.
Suara.com - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2026 turun signifikan.
Dari yang semula diproyeksikan Rp95,35 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp79,03 triliun.
Meski menghadapi tekanan fiskal cukup besar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih tak mempermasalahkan keputusan pemerintah pusat tersebut.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, langkah itu sudah melalui pertimbangan matang dan Pemprov Jakarta akan sepenuhnya mengikuti kebijakan yang ditetapkan.
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu,” kata Pramono usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menegaskan, penyesuaian dana TKD yang mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) akan dijalankan tanpa perdebatan.
“Kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil,” ujarnya.
Namun, di balik sikap legawa itu, Pramono mengaku mulai menyiapkan strategi agar pembangunan Jakarta tidak tersendat. Ia meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk mencari sumber pembiayaan kreatif (creative financing) di luar TKD.
Salah satunya melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund — inisiatif yang selama ini ia dorong untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.
Baca Juga: Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar
Selain itu, Pramono juga mengajukan permohonan kepada Purbaya agar Pemprov DKI bisa memanfaatkan dana sebesar Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dana tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempercepat pembangunan strategis di ibu kota.
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara, kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
![Suasana sepi di Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (31/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/31/86131-jakarta-sepi-jalanan-jakarta-sepi-ilustrasi-jakarta-sepi.jpg)
Menanggapi hal itu, Purbaya menyebut peluang tersebut terbuka lebar. Namun, ia menekankan bahwa akses terhadap dana Himbara bersifat business to business (B2B), bergantung pada kelayakan dan potensi keuntungan proyek yang diajukan BUMD Jakarta.
“Tentang dana yang Rp200 triliun dari bank Himbara, bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya adalah business to business. Kalau menguntungkan mereka bisa langsung datang ke Himbaranya,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyambut baik gagasan Pramono soal Jakarta Collaboration Fund. Menurutnya, ide itu menunjukkan ambisi Pemprov DKI yang ingin menjadikan Jakarta tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan di luar wilayahnya.
