- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi menyatakan tidak akan mengizinkan kehadiran atlet Israel untuk bertanding di Kejuaraan Dunia Senam 2025
- Alasan utama di balik penolakan ini adalah untuk mencegah kemarahan publik yang dipicu oleh ingatan kuat masyarakat terhadap konflik di Gaza
- Sikap ini didukung oleh parlemen dan dianggap sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 serta kebijakan luar negeri Indonesia
Suara.com - Suhu politik jelang perhelatan World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta memanas. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak mentah-mentah kehadiran kontingen atlet dari Israel dalam ajang olahraga internasional tersebut.
Sikap tanpa kompromi ini disampaikan Pramono sebagai respons atas potensi polemik dan gejolak sosial yang bisa timbul jika atlet Israel diizinkan bertanding di Ibu Kota. Menurutnya, luka dan kemarahan publik atas konflik di Gaza masih sangat membekas.
“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pramono tidak hanya sekadar melarang, ia juga mendesak pemerintah pusat dan organisasi terkait untuk berpikir ulang secara matang sebelum memberikan lampu hijau kepada Israel. Ia bahkan menyarankan langkah preventif yang lebih konkret, yaitu dengan tidak menerbitkan visa bagi para atlet tersebut.
Langkah ini, menurutnya, krusial untuk menjaga kondusivitas Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan.
“Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” tegas Pramono sebagaimana dilansir Antara.
Ia menekankan bahwa memori kolektif masyarakat Indonesia tentang tragedi kemanusiaan di Gaza masih sangat kuat. Kehadiran perwakilan negara yang terlibat dalam konflik tersebut dinilai dapat memicu reaksi keras yang tidak diinginkan.
Sikap Pramono ini juga selaras dengan arah kebijakan luar negeri pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah 'clear', jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” ujar Pramono.
Dukungan terhadap sikap tegas ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah untuk tidak ragu dalam menolak keikutsertaan Israel.
Menurutnya, mengizinkan atlet Israel berkompetisi tidak hanya akan memicu kontroversi, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," kata Sukamta.
Sukamta mengingatkan bahwa fondasi negara Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sikap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina adalah cerminan dari amanat tersebut.
TERPOPULER
