Tak Mau Kebobolan Lagi, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait keikutsertaan atlet Israel pada World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan berlangsung di Jakarta.

Sukamta menegaskan, isu ini bukan sekadar urusan olahraga, melainkan cerminan sikap politik luar negeri Indonesia.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," katanya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, Sukamta mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dan konsisten dalam menolak penjajahan serta mendukung kemerdekaan Palestina.

Pembukaan UUD 1945 secara gamblang menyatakan, "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Konsistensi ini bukan isapan jempol. Sejarah mencatat, pada 1958, tim nasional sepak bola Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia demi menghindari pertandingan melawan Israel.

Lebih dramatis lagi, pada Asian Games 1962, Indonesia menolak visa delegasi Israel dan Taiwan, sebuah keputusan yang memicu ketegangan internasional namun kokoh menegaskan prinsip anti-penjajahan.

Di era modern, konsistensi ini kembali teruji. Maret 2023 menjadi saksi ketika FIFA mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 menyusul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.

"Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa," ujar Sukamta.

Situasi kemanusiaan di Gaza saat ini menjadi sorotan utama. Sukamta menyoroti laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, yang mencatat 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

"Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina," ucapnya prihatin.

Ia juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, baik terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.

Prinsip moral dan konstitusi harus menjadi pedoman utama, melampaui pertimbangan teknis.

"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi 'anak emas' yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," tegas Sukamta.

Ketegasan sikap, menurutnya, justru akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

"Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan," pungkas Sukamta.