Istana Ungkap Alasan Prabowo Tambah Wamenkes Baru Benjamin Paulus, Buntut Keracunan MBG?

Suara.com - Rentetan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan utama Presiden Prabowo Subianto menambah satu posisi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dalam kabinetnya.

Istana secara terbuka mengakui bahwa penunjukan dr. Benjamin Paulus Octavianus adalah langkah darurat untuk mengatasi masalah serius yang ditimbulkan program andalan tersebut.

Keputusan ini diambil setelah insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut, ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah memandang perlu ada figur khusus di Kementerian Kesehatan untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa penambahan Wamenkes baru bertujuan untuk menangani dampak dan pelaksanaan MBG.

"Untuk Wakil Menteri Kesehatan, sama karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah (MBG) yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu wakil menteri di Kementerian Kesehatan," kata Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Prasetyo mengakui bahwa beban kerja Kemenkes yang sangat berat, ditambah dengan urgensi penanganan masalah MBG, menjadi faktor pendorong utama keputusan Presiden Prabowo.

Dr. Benjamin Paulus Octavianus, yang resmi dilantik pada Rabu, bukanlah orang baru bagi Prabowo. Ia merupakan seorang dokter spesialis paru yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan, mendampingi Prabowo saat masih memimpin Kemenhan.

Penunjukannya mendampingi Wamenkes Dante Saksono Harbuwono diharapkan dapat mengakselerasi penanganan krisis kesehatan yang muncul akibat program MBG, sekaligus memperkuat struktur Kemenkes secara keseluruhan.

Pelantikan Benjamin Paulus didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan 2024–2029. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons insiden yang telah mencoreng citra program prioritas nasional tersebut.