Infografis
Suara.com - Baru-baru ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menolak mengganti program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai.
Alasannya, karena program MBG yang kini berjalan, telah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema)," kata Dadan.
Selain itu, Dadan mengungkap jika diberikan dalam bentuk uang tunai, Dadan khawatir dana MBG itu akan disalahgunakan oleh orang tua.
"Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua, kemudian orang tua suruh masak ya, itu satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini tidak akan tepat guna," ungkapnya menyambung.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan dengan dibagikan langsung dalam bentuk makanan ke sekolah-sekolah, maka terjadi perputaran ekonomi.
Pasalnya, satu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mendapatkan anggaran Rp10 miliar di mana 85 persen digunakan untuk membeli bahan baku berupa produk pertanian lokal.
Selain itu, dengan adanya program MBG juga menyerap tenaga kerja baru.
Baca Juga: Dukung Program MBG, Pandji Pragiwaksono Tuntut Evaluasi Besar-besaran
"Di mana di situ ada ibu-ibu yang selama ini tidak bekerja, jadi bisa bekerja, dan kemudian bisa mendapatkan tambahan penghasilan sehingga kemiskinan ekstrem bisa kita hilangkan di lokasi dimana SPPG berdiri," tutur Dadan.
Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan munculnya ide mengubah pola MBG menjadi uang tunai sah-sah saja.
Akan tetapi, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.
"Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan," ujar Prasetyo.
Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah.
Terkait itu, Prasetyo mengatakan pemerintah akan menampung berbagai aspirasi terkait program MBG tersebut sebagai bahan evaluasi.
