- Sengketa terkait pemasangan patok tambang antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Kuasa hukum PT WKM, OC Kaligis dan Rolas Sitinjak, menyebut dakwaan jaksa tidak berdasar karena objek perkara bukan patok sebagaimana dimaksud dalam hukum kehutanan.
- Mereka menilai kasus ini seharusnya ditangani secara administratif, bukan pidana, dan berharap majelis hakim dapat memberi putusan yang adil.
“Ini bukan persoalan pidana, melainkan masalah batas wilayah yang bisa diselesaikan secara administratif. Kami berharap majelis hakim dapat menilai perkara ini dengan objektif dan memberikan putusan yang adil,” pungkas OC Kaligis.
Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dan pemeriksaan alat bukti baru.
Tim kuasa hukum PT WKM berencana menghadirkan saksi ahli kehutanan independen untuk memperkuat argumentasi pembelaan dan membuktikan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam tindakan yang dilakukan kliennya.
Kasus sengketa patok tambang antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral ini menjadi sorotan karena menyangkut batas wilayah eksplorasi tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Proses hukum yang tengah berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran secara transparan, menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak, dan menjaga iklim investasi yang sehat di sektor pertambangan nasional.
