Polemik Usai, Pramono Anung Siap Bangun RS Tipe A di Lahan Eks Sumber Waras

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin membangun rumah sakit tipe A di atas lahan eks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan tahun depan, setelah Pemprov berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum lahan tersebut.

"Sumber Waras ini sudah 10 tahun, 11 tahun. Peristiwanya tahun 2014. Heboh lah pada waktu itu. Akhirnya karena kesungguhan untuk menyelesaikan, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa memulai untuk membangun Rumah Sakit Sumber Waras," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Pramono mengatakan, lahan seluas 3,6 hektare di kawasan tersebut dinilai sangat strategis untuk pengembangan fasilitas kesehatan bertaraf tinggi. Ia menyebut, rencana pembangunan di lokasi itu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Untuk rumah sakit yang akan dibangun, tentunya di tempat Sumber Waras karena daerahnya ini daerah premium, luasnya 3,6 hektare, dan dulu zaman pemerintahan gubernur sebelumnya, sebenarnya sudah dipersiapkan amdal dan juga planning-nya," ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa saat ini Pemprov DKI tengah mengkaji dua opsi, yakni membangun rumah sakit baru di atas lahan tersebut atau memindahkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan yang kini sudah terlalu sempit.

"Yang pertama, apakah memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang sekarang sudah sempit, yang ada di apa, di tengah kota, ke area Sumber Waras, atau kemudian membangun baru," tuturnya.

Rencana pembangunan ini sekaligus menandai berakhirnya polemik panjang lahan Sumber Waras yang sempat menyeret Pemprov DKI ke dalam penyelidikan KPK hampir satu dekade lalu. 

Kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan harga dan pelanggaran administrasi dalam proses pembelian lahan pada 2014 silam.

Kini, KPK menegaskan telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sumber Waras senilai Rp800 miliar itu sejak 2023 karena tidak ditemukan bukti yang cukup.

"Bahwa betul pada 2014 pengadaan tersebut dilakukan langkah penyelidikan oleh KPK. Namun, setelah dilakukan analisis dengan berbagai macam alat bukti ataupun bukti lainnya, KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyidikan," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama.

"Sehingga di dalam ranah penyelidikan, KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut," pungkasnya.