REGIONAL:
- Mahfud MD menyentil balik KPK setelah ditantang untuk membuat laporan resmi soal dugaan kasus kereta Whoosh.
- Dia pun merasa heran semestinya KPK bisa langsung menelusuri sebuah perkara tanpa harus menunggu laporan resmi
- Mahfud MD pun menganggap KPK 'salah alamat' karena dirinya bukan orang yang pertama kali mengungkap isu korupsi Whoosh.
Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyentil KPK karena 'ditantang' untuk membuat laporan resmi soal dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh ke lembaga antirasuah itu. Mahfud pun merasa aneh atas pernyataan Jubir KPK KPK, Budi Prasetyo.
Sentilan kepada KPK disampaikan oleh Mahfud lewat cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (18/10/2025). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun 'menceramahi' balik KPK.
Menurutnya, seharusnya KPK bisa langsung menelusuri soal dugaan kasus korupsi tanpa menunggu laporan resmi da. Guna menyelidiki soal peristiwa pidana itu, aparat penegak hukum (APH) juga bisa mengonfirmasi kepada orang yang dianggap sebagai sumber informasi tersebut.
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," tulis Mahfud MD dikutip pada Sabtu.
Lewat cuitannya, Mahfud pun menyontohkan kasus penemuan mayat yang mesti dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
"Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga menyebut KPK sudah keliru dengan memintanya untuk membuat laporan. Sebab, Mahfud mengaku jika dirinya bukan yang pertama kali mengungkap adanya dugaan korupsi Kereta Whoosh.
"Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya," tulisnya.
Mahfud mengaku jika dirinya hanya menanggapi sebuah tayangan talkshow di salah satu stasiun TV yang membahas masalah dugaan korupsi kereta Whoosh. Isu dibahas oleh Mahfud melalui siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya.
"Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dalam rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dengan narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. Semua yg saya sampaikan sumbernya adalah NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan secara sah dan terbuka," ujarnya.
"Saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," tulisnya.
Menurutnya, alasan KPK memintanya membuat laporan adalah salah alamat. Namun, Mahfud mengaku siap jika KPK hendak meminta keterangannya seputar kasus dugaan korupsi kereta Whoosh yang disebut pertama kali diungkap dalam sebuah talkshow TV.
"Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," tulisnya.
Mahfud pun kembali merasa heran dengan KPK karena tidak mengetahui jika soal kasus dugaan korupsi Whoosh sudah ramai dibahas di televisi.
"Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut, sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh saya sebutkan juga. Coba lihat lagi," pungkasnya.
Ditantang KPK Bikin Laporan
Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD 'ditantang' oleh KPK untuk membuat laporan resmmi soal korupsi dalam proyek Kererta Cepat, Whoosh.
Tantangan ini merupakan respons langsung atas pernyataan Mahfud MD yang sebelumnya menyebut adanya penyelewengan anggaran berupa mark-up dalam mega proyek tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pintu pengaduan KPK selalu terbuka.
"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan, laporan resmi yang disertai data awal sangat krusial agar KPK memiliki dasar untuk bergerak.
Tanpa itu, Budi menegaskan bahwa pernyataan di ruang publik hanya akan menjadi isu tanpa tindak lanjut hukum.
“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ujarnya.
TERPOPULER
