Satu Tahun Pemerintahan, 2 Masalah Ini jadi PR Besar Prabowo di Sektor Pendidikan

Suara.com - Program pendidikan menjadi salah satu isu yang disorot tepat setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki satu tahun. Di tengah kebijakan Sekolah Rakyat yang sedang digencarkan pemerintah, komersialisasi pendidikan dan kesejahteraan pendidik dianggap tetap menjadi masalah besar di era Prabowo. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia, Annas Fitrah Akbar bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo pada hari ini. Annas awalnya merespons positif soal gebrakan Prabowo membuka akses pendidikan bagi masyarakat di daerah pelosok lewat program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.

“Langkah-langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pendidikan rakyat patut diapresiasi. Ini bukti nyata bahwa pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan manusia Indonesia,” ujarnya dikutip pada Senin (20/10/2025).

Di tengah pencapaian itu, masalah komersialisasi pendidikan dan kesejahteraan pendidik di era Prabowo turut disoal oleh Edu Watch. Menurutnya  komersialisasi menjadi akar dari ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Tanah Air. 

"Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berorientasi pasar, bukan lagi misi sosial. Akibatnya, pendidikan semakin menjauh dari rakyat miskin,” ungkapnya. 

Maka dari itu, pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bisa menjadi momentum pemerintah untuk menyetop praktik komersialisasi pendidikan dan membela nasib para pendidik. 

“RUU Sisdiknas tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Harus ada keberpihakan nyata kepada rakyat, terutama dalam menghentikan praktik komersialisasi dan memperjuangkan kesejahteraan guru serta dosen,” ujarnya. 

Lebih lanjut, dia tak menampik beban guru dan dosen  makin berat jika kesejahteraan mereka tak diperhatikan oleh pemerintah.

“Guru dan dosen yang hidup sejahtera akan mengajar dengan hati dan integritas. Sebaliknya, jika mereka terus tertekan oleh persoalan ekonomi, maka kualitas pendidikan tidak akan pernah maksimal,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah bisa mengarahkan kebijakan untuk membentuk generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki nasionalisme kuat. 

“Kalau pendidikan ditempatkan di jantung kebijakan nasional dan tenaga pendidik dimuliakan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan utopia, tetapi masa depan yang realistis,” ujarnya.