- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov memastikan hunian layak bagi warga terdampak normalisasi sungai.
- Dinas Perumahan diminta mengkaji ketersediaan lahan dan memanfaatkan aset pemda bagi Rusun baru.
- Penentuan lokasi Rusun harus strategis mendukung mobilitas ekonomi warga yang akan direlokasi.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak untuk memberikan kepastian hunian bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai yang tengah gencar dilaksanakan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai ketersediaan hunian layak di Jakarta saat ini masih sangat kurang untuk menampung kebutuhan masyarakat.
Kekhawatiran tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan untuk memastikan nasib warga yang nantinya harus direlokasi dari bantaran kali.
Yuke mengingatkan agar perencanaan pembangunan Rumah Susun (Rusun) baru dilakukan dengan perhitungan yang presisi agar tidak memicu gesekan sosial.
Dinas Perumahan diminta untuk segera mengkaji secara komprehensif terkait ketersediaan lahan maupun pemanfaatan aset pemerintah daerah yang masih menganggur.
"Kami ingin memastikan bahwa tolong direncanakan betul dan harus dipersiapkan. Apalagi yang terkait dengan normalisasi-normalisasi sungai ataupun kali yang tengah digalakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu juga mereka kalau relokasi harus pindah ke mana. Itu juga harus dipertimbangkan, dihitung betul," kata Yuke, Rabu (4/3/2026).
Ia juga menekankan bahwa penentuan lokasi rusun baru harus strategis dan disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga terdampak agar kehidupan ekonomi mereka tidak lumpuh.
Setiap masukan dari anggota dewan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perumahan dalam menyusun langkah-langkah mitigasi hunian di ibu kota.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak ingin ada warga yang terkatung-katung status tempat tinggalnya ketika proyek infrastruktur pengendali banjir tersebut mulai berjalan di wilayah mereka.
Baca Juga: Orang Kaya RI Pilih Pindah ke Tangerang, Ini Buktinya.
"Kalau memang ternyata di lokasi-lokasi tertentu itu harus disiapkan rusun baru, apakah ada lahannya ataukah tidak. Nah, itu banyak masukan dari teman-teman untuk Dinas Perumahan betul-betul memperhatikan ataupun mengkaji dan menghitung betul terkait hal ini," tambahnya lagi.
Program normalisasi sungai dianggap mustahil berjalan mulus tanpa adanya solusi konkret mengenai penyediaan rumah susun yang manusiawi bagi masyarakat kecil.
Yuke juga berharap Dinas Perumahan dapat menunjukkan transparansi data terkait kapasitas rusun yang ada saat ini sebelum memulai pemindahan penduduk secara massal.
Optimalisasi aset-aset daerah yang terbengkalai pun menjadi saran utama dari legislatif untuk menekan biaya pengadaan lahan hunian yang kian melambung tinggi.
Kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menyinergikan normalisasi sungai dan ketersediaan hunian menjadi kunci keberhasilan penataan kota di masa depan.
