- Mahfud MD mengkritik permintaan KPK agar dirinya melaporkan dugaan korupsi Whoosh
- Dugaan korupsi yang diungkap Mahfud adalah mark up biaya proyek Whoosh yang membengkak hampir tiga kali lipat
- Mahfud menegaskan dirinya bukan sumber utama informasi dan menyarankan KPK untuk memanggil pihak NusantaraTV serta para narasumbernya
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terbuka menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Mahfud mengaku bingung dan heran atas permintaan lembaga antirasuah yang justru memintanya membuat laporan resmi.
Kritik tajam ini dilontarkan Mahfud setelah ia mengungkap adanya potensi penggelembungan anggaran atau mark up fantastis dalam proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) seperti KPK seharusnya bisa langsung bergerak tanpa harus menunggu laporan formal.
"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X @mohmahfudmd pada Sabtu (18/10).
Mahfud menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan korupsi ini sudah menjadi konsumsi publik, sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk pasif. Ia bahkan menyebut bahwa sumber awal informasi tersebut bukanlah dirinya, melainkan tayangan diskusi di sebuah stasiun televisi yang menghadirkan para ahli.
"Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast terus terang yang awalnya menyiarkan itu adalah NusantaraTV dalam rubrik 'Prime Dialog' edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan," jelas Mahfud.
Sebelumnya, dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan data mengejutkan mengenai perbedaan biaya pembangunan Whoosh.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," sambungnya.
Alih-alih menunggu laporan, Mahfud justru menyarankan KPK untuk memanggil dirinya guna menunjukkan sumber informasi awal tersebut.
Baca Juga: KPK Terbuka Analisis Data Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh dari Mahfud MD
"Jadi, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut," tutur Mahfud.
"Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," tambahnya.
Di sisi lain, KPK tetap bersikukuh mendorong Mahfud untuk membuat laporan resmi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya terbuka untuk mendalami data yang dimiliki Mahfud.
"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10) sebagaimana dilansir Antara.
